Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni bergerak cepat merespons aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Milan akhir pekan lalu. Dalam rapat kabinet, pemerintah menyetujui paket kebijakan keamanan baru yang cukup kontroversial, salah satunya mengerahkan 500 personel militer ke jantung kota Milan hingga akhir tahun.
Langkah ini diambil setelah aksi demonstrasi damai terkait kenaikan biaya hidup dan kondisi sekolah yang buruk berubah menjadi chaos. Sekelompok anak muda dilaporkan menjarah toko, memecahkan kaca, dan bentrok dengan polisi. Kerusuhan serupa juga dilaporkan terjadi di Bologna dan Turin.
Melansir laporan media internasional, aturan baru ini membawa sejumlah poin krusial. Pertama, pemerintah menciptakan delik pidana baru: "partisipasi kekerasan dalam demonstrasi publik". Aturan ini menyasar kelompok berisi lebih dari lima orang yang membawa benda berbahaya seperti batu, kayu, atau petasan. Ancamannya berat, yakni hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal 20.000 euro atau sekitar Rp350 juta.
Yang menarik, dekrit ini juga menegaskan prinsip "Rusak, Ganti". Orang tua dari pelaku yang masih di bawah umur akan dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang dibuat anak-anak mereka. Negara berhak menagih ganti rugi dengan menyita aset orang tua atau memotong subsidi publik keluarga tersebut.
Selain itu, remaja usia 14 hingga 18 tahun kini bisa dikenakan penahanan administratif meski belum terbukti melakukan tindak pidana, asalkan ada bukti mereka berpotensi menimbulkan bahaya. Hukuman juga diperberat bagi siapa saja yang menggunakan media sosial untuk mengorganisir demonstrasi anarkis, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
Meski begitu, pengiriman tentara ke Milan menuai tanda tanya. Pasalnya, kabinet tidak memberikan kekuasaan kepolisian tambahan kepada militer—sebuah kompromi setelah Presiden Sergio Mattarella menolak perluasan wewenang tersebut. Dalam sistem hukum Italia, militer bertugas untuk pertahanan nasional, sementara investigasi dan penangkapan tetap menjadi domain polisi.
Pengamat menilai kebijakan ini berpotensi memicu gesekan baru. Sejarawan dari Universitas Palermo, Gregorio Sorgona, menyebut pemerintah mengabaikan akar masalah ketidakpuasan anak muda, yaitu kontradiksi antara gaya hidup mewah yang dipamerkan sebagai simbol sukses dengan realitas ekonomi yang serba tidak pasti.