Presiden Prancis Emmanuel Macron mengambil sikap tegas terhadap aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Berbicara dari Doha usai bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Macron menegaskan bahwa pihak yang berniat menciptakan kekacauan saat unjuk rasa menolak kenaikan biaya hidup tidak akan dibiarkan. Ia berencana berkoordinasi dengan dinas intelijen sebelum demonstrasi besar pada Sabtu mendatang.
Macron mengakui belum ada intervensi asing yang terlihat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Namun, ia memperingatkan adanya manipulasi informasi dari luar negeri setelah kerusuhan terjadi. Lebih dari setengah juta orang turun ke jalan di seluruh Prancis menuntut kondisi sekolah yang lebih baik dan menolak mahalnya biaya hidup. Kerusuhan di sejumlah wilayah menyebabkan sedikitnya 2.500 orang ditangkap dan sejumlah toko dijarah.
Dalam pernyataannya, Macron juga mengecam komentar yang disebutnya tidak dapat diterima bahkan bodoh dari sejumlah pemimpin asing. Kritik ini diduga mengarah pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaitkan protes dengan isu imigrasi, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Prancis dilanda invasi Islam ekstremis. Keduanya tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.
Meski situasi mulai mereda, pemerintah Prancis bersiap mengerahkan kekuatan besar. Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji meningkatkan keamanan dengan pengerahan polisi secara masif yang didukung militer. Macron sendiri menilai status darurat belum perlu diberlakukan saat ini. Bagi masyarakat, ketegangan ini menjadi ujian bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga keamanan sekaligus merespons tuntutan ekonomi.