PRISTINA – Kosovo kembali diguncang krisis politik setelah pemilu parlemen yang digelar Minggu (9/2) gagal menghasilkan pemerintahan yang stabil. Ini adalah pemilu ketiga dalam 18 bulan terakhir bagi negara kecil di Balkan yang tengah berjuang bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.
Pemilu dipercepat setelah partai-partai politik utama gagal mencapai kata sepakat soal calon presiden pengganti Vjosa Osmani. Kebuntuan ini membuat Kosovo tanpa pemerintahan yang berfungsi penuh hampir sepanjang tahun lalu, setelah pemilu pertama pada Februari 2025 tidak menghasilkan pemenang yang jelas.
Dampaknya langsung terasa ke perekonomian. Kosovo, salah satu negara termuda dan termiskin di Eropa, sudah terpuruk akibat krisis energi global dan kenaikan harga BBM. Ketiadaan pemerintahan yang stabil membuat akses terhadap dana bantuan internasional, termasuk dari Uni Eropa, ikut tertunda.
Perdana Menteri Albin Kurti dari partai sayap kiri Vetevendosje! masih memegang mayoritas kursi parlemen sejak pemilu Desember lalu. Namun, ia gagal mengamankan 80 suara yang dibutuhkan untuk memilih presiden. Dua partai oposisi utama, Partai Demokrat Kosovo dan Liga Demokrat Kosovo, justru menuduh Kurti ingin menguasai seluruh institusi politik.
Mantan Presiden Osmani kini bergabung dengan oposisi setelah berselisih dengan Kurti yang menolak mendukung masa jabatan keduanya. Para pemimpin saling menyalahkan, sementara sekitar dua juta pemilih Kosovo kecewa dan ingin pemerintah fokus pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, saat berkunjung pekan lalu mendesak Kosovo mengakhiri kebuntuan politik dan bersatu demi integrasi ke Uni Eropa. Kosovo memang sudah diakui AS dan sebagian besar negara Uni Eropa, tapi belum oleh Serbia dan sekutunya, Rusia dan China. Ketegangan masih tinggi di Kosovo utara, tempat minoritas etnis Serbia tinggal. Baik Pristina maupun Belgrade diminta memperbaiki hubungan jika ingin maju dalam proses bergabung ke Uni Eropa.