Situasi di Selat Hormuz kian memanas setelah Amerika Serikat (AS) secara tak langsung mendesak sejumlah sekutunya, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk mengirimkan kapal perang. Desakan ini datang seiring eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel dengan Iran yang telah berlangsung hampir tiga pekan.
Meskipun Presiden AS Donald Trump sempat menarik pernyataan di media sosialnya yang menyebut AS tak lagi 'membutuhkan' bantuan sekutu, tekanan diplomatik di balik layar diperkirakan tetap berlanjut. Fokus kini tertuju pada Jepang, menyusul rencana pertemuan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dengan Presiden Trump di Gedung Putih Kamis ini. Pertemuan itu diprediksi akan kembali membahas soal pengerahan kapal perang.
Jepang berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, negara Matahari Terbit itu sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, di mana sekitar 70 persen impor minyaknya melewati Selat Hormuz. Krisis di kawasan tersebut tentu berpotensi mengancam stabilitas pasokan vital ini. Bahkan, Tokyo sudah mulai melepaskan cadangan minyak strategisnya untuk mengantisipasi potensi kekurangan, sebuah langkah yang mengindikasikan kekhawatiran serius.
Namun, di sisi lain, konstitusi pasifis Jepang membatasi pengerahan Pasukan Bela Diri Maritim (Maritime Self-Defence Force) ke luar negeri. Pengerahan hanya diizinkan dalam skenario tertentu, seperti saat diserang, menghadapi ancaman kelangsungan hidup, atau dalam 'pertahanan diri kolektif' untuk sekutunya. Padahal, Jepang memiliki salah satu angkatan laut paling canggih di dunia, membuatnya menjadi aset yang sangat menarik bagi Washington yang ingin berbagi beban keamanan.
Pemerintah PM Takaichi kini sedang mengkaji opsi-opsi hukum yang memungkinkan untuk melindungi kapal dan kepentingan Jepang di kawasan itu, meskipun pengerahan pasukan masih dalam tahap hipotetis. Para pengamat menilai, Jepang perlu secara cermat mempertimbangkan peran spesifik apa yang bisa mereka ambil jika terlibat – apakah sebagai garda depan serangan, atau peran pendukung seperti aktivitas anti-ranjau, pengisian bahan bakar, atau pengumpulan informasi maritim. Hal ini menunjukkan Jepang ingin 'menambah nilai' tanpa secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata.
Dilema Jepang ini mencerminkan tantangan geopolitik yang lebih luas. Tekanan AS menunjukkan keinginan Washington agar sekutunya turut berbagi beban keamanan global, terutama di tengah ketegangan yang meningkat. Bagi Jepang, keputusan ini bukan hanya soal militer semata, melainkan juga pertimbangan krusial terkait keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan bagaimana ia menavigasi hubungan diplomatiknya dengan sekutu utama di tengah lanskap konflik global yang bergejolak. Tekanan semacam ini juga dihadapi Korea Selatan, yang juga memiliki ketergantungan energi dan aliansi dengan AS, menambah kompleksitas situasi di Asia Timur.