Keputusan Pentagon untuk menyiarkan secara langsung (livestream) eksekusi mati Nidal Malik Hasan, pelaku penembakan massal di Fort Hood tahun 2009, memicu kontroversi besar. Hasan, mantan mayor Angkatan Darat AS, akan dieksekusi dengan regu tembak pada 3 Desember mendatang, menandai momen langka dalam sejarah militer AS yang terakhir melakukan eksekusi pada 1961.
Kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum menyoroti bahaya siaran langsung ini, terutama karena dapat disaksikan oleh anak di bawah umur. Di AS, umumnya anak-anak dilarang menyaksikan eksekusi. Kekhawatiran juga muncul terkait potensi pelanggaran hukum internasional dan dampak psikologis bagi publik.
Hasan dijatuhi hukuman mati pada 2013 atas pembunuhan 13 orang dan melukai 32 lainnya. Meski ia mengaku bertindak atas dasar agama dan terhubung dengan al-Qaeda, ia tidak dijerat pasal terorisme karena tidak ada pasal khusus dalam hukum militer AS. Presiden Trump telah memberikan izin eksekusi, dan Menteri Pertahanan (Plt) Adam Telle menetapkan jadwal eksekusi. Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth menyatakan siaran langsung ini bertujuan sebagai efek jera.
Analisis Dampak: Langkah ini menuai kritik karena dianggap tidak etis dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Siaran langsung eksekusi dapat menimbulkan trauma publik, terutama bagi anak-anak, serta memicu perdebatan tentang transparansi dan hukuman mati di AS. Ini juga bisa menjadi preseden buruk bagi negara lain yang masih menerapkan hukuman mati.