Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) resmi melayangkan gugatan hukum untuk menahan proses sertifikasi hasil pemilihan Senat di Alaska. Langkah ini diambil hanya berselang sepekan sebelum pesta demokrasi akbar, pemilu paruh waktu (midterm), digelar.
Dalam gugatannya, DOJ beralih ke jalur hukum dengan dalih adanya potensi kecurangan. Mereka menyoroti kemunculan kandidat independen bernama Daniel J Sullivan. Nama tersebut identik dengan Senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, yang tengah mencalonkan diri kembali.
Pihak DOJ menilai kemunculan nama kembar ini sengaja dirancang untuk mengelabui pemilih. Mereka berargumen bahwa situasi ini berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan mengubah kehendak rakyat Alaska. Oleh karena itu, DOJ meminta hakim federal untuk menunda sertifikasi guna menyelidiki apakah suara yang masuk untuk Daniel J Sullivan sebenarnya ditujukan untuk Senator Sullivan.
Namun, langkah ini memicu kekhawatiran publik dan kelompok hak pilih. Mereka mencurigai administrasi Trump tengah berupaya melakukan intervensi terhadap hasil pemilu di tengah gelombang dukungan kuat terhadap Partai Demokrat. Kekhawatiran ini diperkuat dengan serangkaian tindakan DOJ belakangan ini yang menyasar para kritikus presiden, seperti dakwaan korupsi terhadap politisi Virginia, Senator L Louise Lucas, hingga investigasi terhadap anggota DPR, Ilhan Omar.
Jaksa Agung AS, Todd Blanche, membantah pihaknya berniat mengintervensi proses sertifikasi. Ia menegaskan DOJ hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Sementara itu, pakar hukum dari Brennan Center for Justice, Lauren Miller Karalunas, menegaskan bahwa sertifikasi pemilu sepenuhnya merupakan wewenang negara bagian. Ia meyakini sistem pengamanan yang dibangun selama berabad-abad sudah cukup kuat untuk mencegah manipulasi hasil oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.