Gempar! Citra satelit terbaru mengungkap fakta mengejutkan di Libya. Pemimpin militer Libya timur, Khalifa Haftar, diduga kuat telah mengakuisisi drone tempur canggih dari China dan Turki. Padahal, PBB masih memberlakukan embargo senjata ketat untuk negara yang dilanda konflik itu. Penemuan ini memicu tanda tanya besar soal penegakan hukum internasional dan stabilitas Libya ke depan.
Menurut laporan kantor berita Reuters, penampakan setidaknya tiga unit drone tempur tercatat di pangkalan udara Al Khadim, sekitar 100 kilometer timur kota Benghazi. Citra satelit komersial, yang direkam antara April hingga Desember tahun lalu, jelas menunjukkan kehadiran drone-drone tersebut. Bahkan, peralatan kendali darat yang diduga milik pesawat tak berawak itu masih terlihat di lokasi hingga tahun ini, dibenarkan oleh tiga ahli senjata yang meninjau gambar-gambar tersebut.
Para ahli mengidentifikasi salah satu drone kemungkinan besar adalah Feilong-1 (FL-1) buatan China, sebuah drone pengawas dan serang yang sangat canggih. Sementara dua lainnya diperkirakan berjenis Bayraktar TB2 buatan Turki, yang memiliki kekuatan lebih rendah. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan jenis drone lain juga ada.
Masuknya drone-drone tempur baru ini disebut sebagai 'kemenangan simbolis yang besar' bagi Haftar. Anas El Gomati, kepala lembaga think tank Libya Sadeq Institute, mengatakan kepada Reuters bahwa kehadiran drone ini akan memperkuat cengkeraman Haftar atas wilayah timur dan sebagian besar selatan Libya, termasuk ladang-ladang minyak utama. Ini juga akan memperkuat posisi tawar Haftar dalam negosiasi pembentukan pemerintahan Libya yang bersatu.
Namun, muncul pertanyaan krusial: siapa yang mengoperasikan drone-drone canggih ini? Sebab, tentara nasional Libya (LNA) pimpinan Haftar tidak dikenal memiliki keahlian teknis untuk mengoperasikan drone semacam itu. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak asing dalam pengoperasian drone, yang semakin memperkeruh situasi.
Pelanggaran embargo senjata PBB ini bukan sekadar insiden kecil. Ini menyoroti lemahnya penegakan sanksi internasional dan potensi campur tangan pihak luar dalam konflik Libya yang masih belum sepenuhnya stabil. Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada tahun 2020, Libya tetap terpecah antara pemerintahan Haftar di timur dan pemerintah yang diakui PBB di Tripoli. Kehadiran drone canggih ini berpotensi memicu ketegangan baru atau setidaknya mengubah dinamika kekuatan politik di negara tersebut, mempersulit upaya menuju perdamaian dan persatuan yang berkelanjutan.