Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur resmi mengizinkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, untuk menjalani sisa masa hukumannya di rumah. Keputusan ini keluar setelah sebelumnya sempat terjadi polemik terkait perintah pengampunan kerajaan yang sempat ditunda oleh Jaksa Agung.
Hakim Aslam Zainuddin memutuskan bahwa Najib harus menjalani sisa hukuman enam tahun penjaranya dengan status tahanan rumah, sesuai dengan surat pengampunan bersyarat yang ia terima pada September lalu. Partai politik Najib bahkan telah membayar denda sebesar 12 juta dolar AS sebagai syarat pembebasan tersebut.
Namun, proses kepindahan Najib sempat alot. Jaksa Agung sempat melakukan intervensi di menit terakhir dengan menunda transfernya ke tahanan rumah karena mempertanyakan tafsir hukum atas perintah pengampunan tersebut. Langkah ini memicu kemarahan Raja Sultan Ibrahim, yang menegaskan bahwa upaya menantang dekritnya bisa dianggap sebagai tindakan pembangkangan terhadap otoritas kerajaan.
Kasus ini menjadi sorotan karena Najib merupakan tokoh kunci dalam skandal korupsi dana sovereign wealth fund 1MDB yang merugikan negara miliaran dolar. Meski kini menghirup udara bebas dalam tahanan rumah, Najib masih menghadapi ancaman hukuman tambahan 15 tahun penjara dari kasus 1MDB lainnya yang saat ini sedang dalam proses banding. Situasi ini juga menyoroti rumitnya hubungan antara institusi monarki, pengadilan, dan pemerintah di Malaysia.