Washington, DC - Senator Demokrat Chris Murphy menuding keputusan pemerintahan Donald Trump yang membebaskan syarat hak asasi manusia (HAM) dalam bantuan militer ke Mesir sebagai pemicu represi terhadap jurnalis independen di negara itu. Murphy, yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, menilai Washington telah 'meninggalkan' rakyat Mesir setelah mencairkan bantuan pertahanan senilai lebih dari 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,6 triliun).
Dalam sebulan terakhir, aparat Mesir melakukan serangkaian penangkapan terhadap jurnalis di dua media independen yang tersisa. Media di Mesir memang sangat dikontrol ketat oleh otoritas. Kementerian Luar Negeri AS beralasan pembebasan syarat bantuan militer pada September lalu dilakukan karena Mesir dianggap penting bagi kepentingan keamanan nasional AS.
Murphy pun tak ragu mengaitkan kedua peristiwa tersebut. 'Begitu uang itu dilepas, penggerebekan dimulai dengan cara yang benar-benar menghancurkan,' ujarnya di Middle East Institute, Washington.
Pada Selasa, pengadilan di Kairo memerintahkan penutupan situs berita Madr Masa dan mendenda pemimpin redaksinya, Lina Attalah. Amnesty International menyebut langkah ini sebagai 'pukulan telak bagi kebebasan pers'. Sebelumnya, otoritas menangkap enam jurnalis platform cek fakta independen Matsda2sh dan menuduh mereka anggota Ikhwanul Muslimin yang dilarang.
Mesir tetap menjadi sekutu dekat AS di kawasan meski kelompok HAM menuding adanya pelanggaran luas di bawah Presiden Abdel Fattah al-Sisi, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa. Sisi membantah ada tahanan politik dan menegaskan stabilitas serta keamanan adalah hal utama.
AS mengirim bantuan militer 1,3 miliar poundsterling (sekitar Rp27 triliun) per tahun ke Mesir, menjadikannya salah satu penerima terbesar di dunia. Hukum AS mengizinkan penahanan dana hingga 320 juta poundsterling dengan syarat demokrasi dan HAM, namun pemerintahan dapat membebaskannya atas alasan keamanan nasional. Menteri Luar Negeri Marco Rubio membebaskan syarat HAM untuk bantuan militer senilai 320 juta dolar AS pada September lalu, dengan alasan peran Mesir dalam perang AS dengan Iran.
Analisis Dampak: Keputusan AS ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers global. Dengan mengesampingkan syarat HAM demi kepentingan strategis, AS secara tidak langsung memberi lampu hijau bagi rezim otoriter untuk membungkam suara kritis. Bagi masyarakat Mesir, ini berarti akses terhadap informasi independen semakin tergerus, sementara jurnalis menghadapi ancaman kriminalisasi. Situasi ini juga mencoreng citra AS sebagai champion demokrasi di mata komunitas internasional.