Pemerintahan Donald Trump kembali mengajukan permohonan darurat ke Mahkamah Agung AS. Permohonan ini bertujuan untuk melanjutkan rencana pencabutan status perlindungan bagi sekitar 6.000 migran Suriah yang tinggal di Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Trump untuk membatasi imigrasi, baik legal maupun ilegal.
Departemen Kehakiman AS, pada hari Kamis, secara resmi meminta pengadilan tertinggi negara itu untuk mengizinkan pemerintahan Trump mengakhiri status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi warga Suriah. Permohonan ini diajukan setelah pengadilan tingkat rendah pada November lalu mengeluarkan putusan yang melarang pencabutan TPS tersebut.
Program TPS sendiri adalah kebijakan yang memungkinkan warga negara asing yang sudah berada di AS untuk tetap tinggal di negara itu karena situasi berbahaya atau tidak stabil di tanah air mereka. Kondisi ini bisa meliputi perang, bencana alam, atau krisis lainnya. Dengan TPS, mereka terlindungi dari deportasi dan diizinkan bekerja secara sah di AS. Status ini diberikan kepada warga Suriah pada tahun 2012, kala negara mereka dilanda perang sipil berkepanjangan yang menyebabkan jutaan orang mengungsi.
Pemerintahan Trump berargumen bahwa Suriah 'tidak lagi memenuhi kriteria konflik bersenjata yang mengancam keselamatan pribadi' dan mendukung pemerintahan interim yang baru. Ini menjadi dasar mereka untuk menganggap TPS tidak lagi diperlukan. Mereka telah berupaya mencabut status TPS untuk warga dari total 12 negara, termasuk Haiti, Myanmar, Somalia, dan Yaman. Padahal, para kritikus terus memperingatkan bahwa banyak dari negara-negara tersebut masih dalam kekacauan.
Meskipun upaya pencabutan TPS kerap menemui hambatan di pengadilan tingkat rendah, pemerintahan Trump sebelumnya berhasil mengajukan banding ke Mahkamah Agung – yang mayoritas hakimnya konservatif – dalam dua kesempatan terpisah. Keputusan MA tersebut, yang dikeluarkan pada Mei dan Oktober, membuka jalan bagi pencabutan TPS ratusan ribu warga negara Venezuela di AS.
Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini akan sangat krusial, menentukan nasib ribuan individu yang telah membangun kehidupan di AS, tetapi masih memiliki ikatan kuat dengan tanah air yang bergejolak. Jika permohonan Trump dikabulkan, ribuan migran Suriah akan kehilangan izin kerja dan perlindungan dari deportasi, memaksa mereka menghadapi ketidakpastian besar atau bahkan kembali ke negara yang mungkin masih belum aman sepenuhnya. Ini juga akan menjadi preseden penting tentang bagaimana AS akan memperlakukan populasi migran yang mencari perlindungan di tengah krisis global.