Pemilihan umum di Myanmar sedang jadi sorotan dunia. Di tengah gejolak konflik bersenjata yang masih berkecamuk, partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), dilaporkan memimpin perolehan suara secara signifikan. Hasil sementara ini memicu tudingan serius dari berbagai pihak yang menyebut pemilu ini tidak bebas, tidak adil, dan hanya upaya junta militer untuk melegitimasi kekuasaannya pasca-kudeta tahun 2021.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Myanmar, USDP kini berpeluang besar mengamankan 182 kursi dari total 330 kursi di majelis rendah parlemen, setelah selesainya dua putaran pemungutan suara. Pada putaran kedua yang digelar 11 Januari lalu, USDP bahkan disebut memenangkan 86 dari 100 kursi yang diperebutkan. Proses pemilu ini sendiri dibagi menjadi tiga fase, dengan putaran terakhir dijadwalkan pada 25 Januari mendatang, sebagai respons atas situasi keamanan yang tidak stabil.
Kritik pedas datang dari kelompok hak asasi manusia dan oposisi. Mereka menegaskan bahwa pemilu ini hanyalah 'sandiwara' militer untuk mengokohkan cengkeraman kekuasaan mereka setelah menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu perlawanan meluas yang kini telah berubah menjadi perang saudara, membuat puluhan kota madya tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu karena intensitas pertempuran.
Situasi makin rumit dengan diselenggarakannya sidang di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tuduhan genosida terhadap komunitas Rohingya yang dilayangkan oleh Gambia kepada Myanmar. Di sisi lain, sebuah partai kecil, People’s Pioneer Party, juga menghadapi ancaman pembubaran setelah ketuanya diselidiki karena pertemuan tanpa izin dengan perwakilan kedutaan asing. Pemerintah militer juga menerapkan Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru, dengan sanksi berat bagi siapa pun yang berani mengkritik jalannya pemilu.
Meski begitu, juru bicara militer Mayjen Zaw Min Tun menyatakan parlemen baru akan segera bersidang pada bulan Maret, diikuti dengan pembentukan pemerintahan baru pada bulan April. Seluruh hasil akhir dari pemilu nasional dan regional ini diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari.