Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang jantung pemerintahan India. Ribuan pengunjuk rasa membanjiri pusat Kota New Delhi, menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum (CEC) Gyanesh Kumar. Mereka menuding terjadi kecurangan dalam proses pemilu yang menguntungkan kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini menjadi pukulan telak kedua bagi Modi dalam waktu kurang dari tiga bulan, setelah sebelumnya menteri pendidikannya berhasil dipaksa mundur oleh kelompok demonstran yang sama. Situasi memanas karena pemerintah berusaha melabeli para pengunjuk rasa sebagai 'anti-nasional' dan penghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, sejarah mencatat bahwa jalanan India memang sering menjadi penentu arah politik negara tersebut.
Dilansir dari catatan sejarah panjang India, protes jalanan memang memiliki kekuatan dahsyat untuk memaksa pemerintah tunduk. Salah satu contoh paling legendaris adalah gerakan Anti-Hindi pada tahun 1965. Saat itu, masyarakat India Selatan, khususnya penutur bahasa Tamil, menolak keras rencana menjadikan Bahasa Hindi sebagai satu-satunya bahasa resmi negara. Mereka takut tersingkir dari pekerjaan pemerintahan dan layanan sipil.
Ketegangan memuncak ketika dua pemuda nekat membakar diri mereka sendiri sebagai bentuk protes, dan buku-buku pelajaran Bahasa Hindi dibakar massa. Tekanan politik yang luar biasa akhirnya memaksa Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri untuk memberikan jaminan bahwa Bahasa Inggris akan tetap digunakan. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan massa di India mampu mengubah kebijakan negara, sebuah preseden yang kini menjadi senjata bagi para penantang Modi.