Ketegangan politik di Israel kembali memuncak setelah ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu lalu. Mereka mendesak blok oposisi untuk segera mengambil langkah berani: menggandeng partai Arab guna menyingkirkan Benjamin Netanyahu dari kursi perdana menteri. Dalam aksi yang digambarkan sebagai 'peluang terakhir untuk perubahan nyata' ini, para pengunjuk rasa menilai Netanyahu sebagai manipulator ulung yang harus dihentikan.
Situasi ini menjadi krusial karena hasil pemilu Selasa lalu tidak menghasilkan pemenang mutlak. Blok Netanyahu hanya meraih 53 kursi, sementara kubu oposisi Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi di parlemen yang berisi 120 kursi. Kunci kekuasaan kini berada di tangan partai-partai Arab yang sukses meraup 19 kursi—lonjakan suara signifikan hingga 64 persen dibanding pemilu sebelumnya.
Meski secara matematis koalisi dengan partai Arab bisa memberikan mayoritas nyaman bagi Eisenkot, langkah tersebut masih menjadi tabu di mata sebagian masyarakat Israel. Netanyahu bahkan menuduh partai Arab 'mencuri' suara dan menerima dana dari Qatar, tuduhan yang dibantah keras sebagai kampanye disinformasi. Di sisi lain, aksi tandingan juga muncul dari pendukung Netanyahu yang menolak keras pemerintahan yang melibatkan pihak yang mereka cap sebagai 'teroris'.
Analisis Dampak: Kebuntuan politik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan Israel, tetapi juga memanaskan sentimen rasial dan politik di masyarakat. Keterlibatan partai Arab yang semakin kuat memaksa publik Israel menghadapi dilema antara stabilitas koalisi dan ideologi. Jika jalan buntu berlanjut, Israel berisiko menghadapi pemilu ulang yang menguras biaya politik dan ekonomi, sementara kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi mereka semakin terkikis.