Perdana Menteri Fatima Zohra Al Mansouri resmi memimpin pemerintahan baru Maroko usai ditunjuk Raja Mohammed VI pada 16 Oktober. Ini menjadi sejarah baru karena pertama kalinya seorang perempuan menduduki kursi tertinggi eksekutif di negara tersebut. Namun, di balik sorotan internasional soal gender, esensi politiknya justru terletak pada asal partai Al Mansouri, yakni Authenticity and Modernity Party (PAM).
PAM merupakan partai yang didirikan oleh Ali Himma, orang dekat sekaligus penasihat Raja. Partai ini memenangkan suara terbanyak dalam pemilu September lalu dan kini menguasai koalisi bersama tiga partai lainnya. Kemenangan PAM dinilai sebagai sinyal kuat kelanjutan status quo, bukan perubahan arah politik yang signifikan. Sejak berdiri pada 2008, PAM memang dibentuk untuk membendung pengaruh Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang berbasis Islam politik.
Meski sempat mendapat stigma sebagai partai bentukan istana (Makhzen), PAM terus berbenah. Setelah kalah pada 2016, mereka meremajakan struktur dan masuk ke pemerintahan koalisi 2021. Pada pemilu terakhir, PAM akhirnya keluar sebagai pemenang. Namun, ada catatan penting: tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya 38 persen. Sebanyak 62 persen pemilih golput. Otoritas sempat mengimbau warga untuk mencoblos, dan muncul dugaan kecurangan karena beberapa catatan resmi pemilu tidak dirilis.
Fenomena lain yang mewarnai pemilu adalah masuknya tokoh populer secara mendadak, seperti presiden federasi sepak bola Faouzi Laaqjea dua bulan sebelum pencoblosan. Untuk mengamankan mayoritas di parlemen, PAM terpaksa menggandeng kekuatan politik yang sebelumnya meragukan legitimasi mereka. Bagi masyarakat Maroko, kabinet ini menjanjikan stabilitas, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar soal kualitas demokrasi dan keterwakilan suara rakyat.