Hubungan Amerika Serikat dan Nigeria kini bergerak ke arah yang tak terduga. Sempat diancam sanksi dan intervensi militer oleh pemerintahan Donald Trump atas tuduhan pembantaian umat Kristen, Nigeria kini malah mendapat dukungan keamanan dan pelatihan militer dari AS untuk memerangi kelompok bersenjata di negaranya. Perubahan drastis ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana dinamika geopolitik ini bergeser begitu cepat?
Semua bermula awal November lalu, ketika sebuah unggahan media sosial dari Presiden AS kala itu, Donald Trump, memicu kegaduhan di Nigeria. Trump menuduh akan ada 'pembantaian umat Kristen' di negara Afrika Barat itu dan menyebut 'Departemen Perang' AS bersiap melakukan intervensi militer besar-besaran. Pemerintahan Presiden Bola Ahmed Tinubu di Nigeria segera membantah klaim tersebut, menjelaskan bahwa meskipun mereka menghadapi tantangan keamanan yang serius dari kelompok bersenjata dan bandit, tidak benar jika komunitas Kristen menjadi target spesifik. Menurut Abuja, komunitas Muslim dan penganut kepercayaan tradisional juga turut menjadi korban serangan.
Namun, pemerintahan Trump tidak bergeming. Mereka memasukkan Nigeria ke dalam daftar pengawasan 'Countries of Particular Concern' (CPC) terkait kebebasan beragama, bahkan mengancam sanksi, pemotongan bantuan keuangan, dan langkah hukuman bagi Abuja yang dianggap 'gagal' melindungi umat Kristen. Ketika kekhawatiran akan kemungkinan serangan bom terhadap negara mereka meningkat, pemerintahan Tinubu — meski terus menyangkal tuduhan 'genosida Kristen' — diam-diam mengambil langkah strategis. Alih-alih melancarkan retorika agresif, mereka menyatakan akan menyambut baik bantuan AS dalam mengatasi tantangan keamanan yang telah lama menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Nigeria berturut-turut.
Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada malam 25 Desember, AS melancarkan serangan yang digambarkan Trump 'kuat dan mematikan' di barat laut Nigeria. Namun, Komando Afrika Militer AS (AFRICOM) menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan 'atas permintaan otoritas Nigeria'. Kerja sama antara AS dan Nigeria tampaknya terus berkembang, puncaknya pekan ini dengan kedatangan 100 personel militer AS untuk membantu melatih tentara Nigeria dalam memerangi kelompok bersenjata. Kementerian Pertahanan Nigeria menyatakan pasukan AS akan memberikan 'dukungan teknis' dan 'berbagi intelijen', serta membantu menargetkan dan mengalahkan 'organisasi teroris', meski tidak terlibat langsung dalam peran tempur.
Bagi banyak pihak, perkembangan ini cukup mengejutkan. Dalam waktu kurang dari empat bulan, Nigeria berhasil mengubah klaim 'pembantaian Kristen' Trump menjadi dukungan militer AS untuk tujuan keamanan Nigeria sendiri melawan kelompok bersenjata. Ryan Cummings, direktur analisis di Signal Risk, sebuah perusahaan manajemen risiko yang berfokus pada Afrika, melihat adanya 'pergeseran kuat'. Narasi tersebut 'bergeser sepenuhnya dari teguran keras menjadi seolah-olah bergandengan tangan dalam mengatasi masalah ini bersama-sama'.
Meskipun merupakan perubahan yang signifikan, banyak analis tidak sepenuhnya terkejut. Mereka melihat kerja sama Nigeria sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan diplomatik dan mendapatkan dukungan penting dalam menghadapi masalah keamanan yang kompleks. Nigeria, seperti banyak negara di wilayah Sahel dan Afrika Barat, menghadapi ancaman dari berbagai kelompok militan dan bandit yang seringkali memanfaatkan ketegangan sosial dan ekonomi, jauh melampaui isu agama semata. Bantuan AS ini, dengan fokus pada pelatihan dan intelijen, dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas militer Nigeria dalam operasi kontra-terorisme, sekaligus memberikan legitimasi internasional bagi upaya mereka tanpa harus menghadapi label 'pelanggar kebebasan beragama' yang problematik dari Washington. Namun, kerja sama ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kedaulatan Nigeria dan potensi ketergantungan pada kekuatan asing dalam jangka panjang.