Meskipun visi “New Gaza” yang menjanjikan gedung pencakar langit berkilauan dan pariwisata tepi laut digaungkan di Forum Ekonomi Dunia Davos oleh Jared Kushner, kenyataan pahit di Jalur Gaza jauh dari harapan. Wilayah ini kini diukur bukan dari bangunan baru, melainkan dari tumpukan 61 juta ton puing yang menggunung. Sebanyak 92 persen wilayah Gaza hancur lebur akibat konflik berkepanjangan, dengan perkiraan biaya pembangunan kembali mencapai 70 miliar dolar AS.
Ironisnya, di tengah kebutuhan mendesak akan pembangunan, pasokan material esensial seperti semen dan besi baja justru terblokir oleh Israel. Para analis dan perencana kota memperingatkan, program rekonstruksi Gaza tidak dirancang untuk memulihkan kehidupan warga Palestina, melainkan untuk “merekayasa ulang” keberadaan mereka. Hak dasar atas hunian kini disebut-sebut telah berubah fungsi menjadi alat pemerasan politik dan perubahan demografi terselubung.
Ihab Jabareen, seorang peneliti spesialis isu-isu Israel, menyebut bahwa rekonstruksi ini sejatinya adalah kelanjutan perang dengan cara birokratis dan ekonomis. Bagi pihak keamanan Israel, material konstruksi adalah “oksigen” Gaza. Siapa pun yang menguasai “keran” pasokan material tersebut, dialah yang menentukan bentuk politik dan keamanan Gaza. Strategi ini memungkinkan Israel menerapkan “kontrol tanpa tanggung jawab,” di mana mereka memegang veto atas bagaimana kehidupan sehari-hari di Gaza berjalan, namun tanpa terikat kewajiban hukum sebagai pihak pendudukan.
Akibatnya, Gaza secara harfiah masih terkubur di bawah puing-puing bombardir. Laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) November lalu melukiskan gambaran suram: tumpukan puing ini menjadi “hambatan tak terduga” yang butuh waktu setidaknya tujuh tahun untuk dibersihkan, bahkan dalam kondisi paling ideal sekalipun. Kondisi ini bukan hanya menunda pembangunan fisik, tetapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat, menciptakan ketidakpastian masa depan, serta menghambat pemulihan ekonomi dan sosial di Gaza secara signifikan. Para ahli Palestina tegas menolak model rekonstruksi “top-down” yang diusulkan di Davos, menganggapnya tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.