Kasus pembunuhan Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo (DRC), kembali mencuat ke permukaan. Sidang prosedural yang digelar di Brussels, Belgia, pada 20 Januari lalu, menyoroti peran seorang mantan diplomat senior Belgia berusia 93 tahun, Etienne Davignon.
Jaksa federal berupaya menyeret Davignon ke meja hijau atas tuduhan terkait penahanan ilegal dan perlakuan merendahkan terhadap Lumumba, beberapa bulan sebelum sang pemimpin Afrika itu dieksekusi. Davignon sendiri membantah tuduhan tersebut. Persidangan ini menjadi babak baru setelah Belgia mengakui tanggung jawab moral atas kematian Lumumba, sebuah upaya terlambat untuk menghadapi kekerasan kolonial melalui jalur hukum.
Namun, di balik upaya hukum yang terbatas ini, muncul pertanyaan yang lebih mendalam: Mengapa sebagian besar negara pascakolonial di Afrika masih enggan menghadapi visi politik radikal Lumumba yang justru menjadi alasan utama ia disingkirkan? Nama Lumumba sering diagung-agungkan sebagai martir antikolonial, namun analisis dan tuntutannya tentang kedaulatan, penguasaan tanah, serta batas kebebasan politik di Afrika pascakolonial, kerap diabaikan.
Kritik tajam Lumumba terhadap sistem yang menguntungkan kekuatan asing dan elite lokalâyang ia sampaikan dalam pidato kemerdekaan pada 30 Juni 1960 dan sempat dianggap provokatif oleh media Baratâmasih sangat relevan. Namun, para pemimpin Afrika pascakolonial sering kali enggan merangkul warisan pemikirannya, sebab hal itu akan menuntut mereka untuk membongkar sistem yang kini justru menguntungkan koalisi penguasa.
Kasus ini bukan hanya sekadar upaya penegakan hukum atau rekonsiliasi sejarah antara Belgia dan Kongo. Lebih jauh, ini adalah cerminan kegagalan benua Afrika untuk sepenuhnya merdeka dari belenggu pemikiran neokolonial, di mana visi otentik kemerdekaan sejati masih menjadi barang mahal yang sering terlupakan oleh para pemangku kebijakan di dalam negeri sendiri.