Laporan terbaru Amnesty International mengungkap fakta pahit di balik pembantaian sebuah desa di Abiemnom, Sudan Selatan, pada 1 Maret lalu. Lebih dari 200 orang tewas dalam serangan brutal yang sebenarnya sudah terendus sebelumnya.
Pasukan penjaga perdamaian PBB (UNMISS) dan otoritas setempat dinilai memiliki informasi serta waktu yang cukup untuk mencegah serangan tersebut. Namun, mereka gagal mengambil tindakan penguatan sebelum sekitar 1.000 hingga 1.500 pria bersenjata dari wilayah tetangga, Mayom County, menyerbu desa tersebut.
Akibatnya fatal. Warga sipil menjadi sasaran tembak, rumah-rumah dibakar, dan fasilitas rumah sakit dijarah. Citra satelit menunjukkan lebih dari 230 bangunan ludes terbakar. Korban yang berjatuhan terdiri dari 130 warga desa, 76 personel keamanan, dan tujuh warga negara asing. Sebagian besar korban dimakamkan secara massal dalam dua liang lahat.
PBB berdalih keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Juru bicara UNMISS, Priyanka Chowdhury, menyatakan pihaknya telah berupaya maksimal melindungi sekitar 2.500 warga yang mengungsi ke markas mereka. Pemangkasan anggaran disebut membuat mereka hanya bisa fokus pada perlindungan langsung di dalam basis.
Namun, Amnesty International mempertanyakan lambatnya respons tersebut. Apalagi, insiden serupa pernah terjadi pada April 2025. Situasi ini menjadi sorotan krusial menjelang pemilihan umum Sudan Selatan pada 22 Desember mendatang. Banyak pihak khawatir pemilu yang terburu-buru justru akan merusak kesepakatan damai 2018 yang rapuh dan memicu kembali konflik berkepanjangan.