Pengadilan Amerika Serikat (AS) memerintahkan pemerintahan Presiden sebelumnya untuk memfasilitasi kepulangan seorang mahasiswi Babson College, Any Lucia Lopez Belloza, yang dideportasi secara keliru tahun lalu. Dalam putusan yang dikeluarkan Hakim Distrik AS Richard Stearns, pemerintah diberikan waktu dua minggu untuk mengambil langkah-langkah membawa Lopez Belloza kembali. Hakim menyebutnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki "kesalahan" fatal ini.
Any Lucia Lopez Belloza, 19 tahun, ditangkap agen imigrasi di Bandara Logan Boston pada 20 November lalu. Saat itu, mahasiswi tingkat satu ini tengah bersiap naik pesawat menuju Texas untuk memberi kejutan kepada keluarganya yang merayakan Thanksgiving. Namun, bukannya bertemu keluarga, ia malah ditahan dan, menurut pengakuannya, dilarang mengakses pengacara. Ia bahkan diminta menandatangani dokumen deportasi, sebuah tawaran yang ia tolak.
Selama dua malam, Lopez Belloza ditahan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) di sebuah ruang penahanan yang sempit bersama 17 wanita lainnya. Puncaknya, pada 22 November, ia dimasukkan ke dalam penerbangan deportasi yang membawanya ke Texas, kemudian ke negara asalnya, Honduras. Ironisnya, saat proses penahanan itu berlangsung, pengacaranya telah berhasil mendapatkan perintah pengadilan yang melarang pemindahannya dari Massachusetts selama 72 jam. Artinya, deportasi Lopez Belloza telah melanggar perintah pengadilan yang sah.
Pemerintahan kala itu telah menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan dalam kasus Lopez Belloza di pengadilan, mengakui bahwa memang ada kekeliruan. Jaksa Mark Sauter, mewakili pemerintah, menyatakan, "Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus." Namun, Sauter menolak tuduhan bahwa pemerintah sengaja menentang perintah pengadilan 72 jam tersebut. Menurutnya, deportasi Lopez Belloza adalah murni kesalahan seorang agen ICE, bukan tindakan pembangkangan yudisial yang disengaja. Pemerintah juga berargumen bahwa Lopez Belloza sebenarnya sudah memiliki perintah deportasi sebelum penangkapannya pada 20 November, meskipun mahasiswi tersebut menyatakan tidak mengetahui adanya perintah tersebut dan telah diyakinkan oleh perwakilan hukum sebelumnya bahwa tidak ada perintah penyingkiran terhadapnya.
Kasus ini menyoroti kerentanan individu di tengah sistem imigrasi yang kompleks, sekaligus menekankan pentingnya akses terhadap perwakilan hukum yang memadai. Keputusan pengadilan untuk memulangkan Lopez Belloza tidak hanya menjadi koreksi atas kesalahan administrasi, tetapi juga sebagai penegasan bahwa hukum harus ditegakkan, bahkan di hadapan kebijakan imigrasi yang seringkali ketat. Insiden ini, yang terjadi pada masa pemerintahan yang dikenal dengan kebijakan imigrasi agresif, menggarisbawahi urgensi reformasi dan peningkatan akuntabilitas dalam praktik penegakan hukum imigrasi agar insiden serupa tidak terulang di kemudian hari.