Situasi di penjara-penjara Israel semakin memanas setelah muncul laporan bahwa pemerintah Israel sedang mempersiapkan rencana eksekusi terhadap ratusan tahanan Palestina. Para tahanan yang menjadi target adalah mereka yang dituduh terlibat dalam serangan fatal terhadap warga Israel. Draf undang-undang (UU) kontroversial ini disebut oleh sejumlah ahli hukum sebagai legislasi 'rasis' bahkan 'apartheid'.
Kabar terbaru dari Channel 13 Israel menyebutkan, Dinas Penjara Israel (IPS) sudah memulai persiapan logistik untuk melaksanakan UU tersebut. Ini termasuk pembangunan fasilitas khusus untuk eksekusi, serta pelatihan staf pelaksana. Menurut rencana, eksekusi akan dilakukan dengan cara digantung dalam waktu 90 hari setelah putusan pengadilan final.
Draf UU ini sendiri sudah lolos pembacaan pertama di parlemen Israel pada November lalu dan kini sedang dibahas di komite parlemen untuk dua pembacaan berikutnya sebelum disahkan. Prioritas utama eksekusi disebut akan menyasar anggota elite Hamas yang dituduh terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023, kemudian menyusul tahanan lain yang divonis karena serangan mematikan di Tepi Barat yang diduduki.
Rencana ini sontak menimbulkan gelombang kekhawatiran mendalam di kalangan keluarga tahanan Palestina. Salah satunya adalah Rasmiyah, ibu dari Arafat Mahmoud Abu Shaeira, yang mendekam di penjara Israel sejak 2006. Ia mengaku tak bisa tidur nyenyak karena takut akan nasib putranya, apalagi mengingat kondisi para tahanan yang kerap dilaporkan mengalami penyiksaan, kelalaian medis, bahkan kematian di dalam penjara.
Apabila UU ini benar-benar diterapkan, dampaknya bisa sangat besar. Selain memicu kemarahan dan protes keras dari masyarakat Palestina serta komunitas internasional, langkah ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di wilayah tersebut. Kelompok hak asasi manusia pun sudah lama menyuarakan kekhawatiran atas perlakuan terhadap tahanan Palestina di penjara Israel, termasuk tuduhan penyiksaan dan kurangnya akses kesehatan. Rencana eksekusi ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan semakin memperkeruh upaya perdamaian di kawasan, menambah daftar panjang ketegangan yang tak kunjung usai di Timur Tengah.