Gelombang penggusuran paksa di Yerusalem Timur kembali memanas, menyoroti meningkatnya krisis kemanusiaan di wilayah pendudukan. Sekitar selusin keluarga Palestina di area Batn al-Hawa, Silwan, selatan Kota Tua Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa, baru-baru ini harus rela meninggalkan rumah mereka. Informasi ini disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia Israel, B'Tselem, yang menyebut tindakan ini sebagai bagian dari 'pembersihan etnis' yang meluas.
Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan aparat kepolisian Israel berjaga ketat, sementara para pekerja sibuk mengangkut barang-barang milik keluarga Palestina keluar dari rumah mereka. Rumah-rumah yang ditinggalkan ini dikabarkan akan diserahkan kepada organisasi pemukim Israel bernama Ateret Cohanim. Norwegian Refugee Council (NRC), sebuah lembaga kemanusiaan, juga memperingatkan bahwa lebih dari seribu warga Palestina lainnya di Yerusalem Timur terancam mengalami nasib serupa.
Situasi ini bukanlah kejadian baru. Selama bertahun-tahun, Silwan telah menjadi target tekanan dari otoritas Israel dan kelompok-kelompok yang berupaya memperluas permukiman ilegal di jantung permukiman Palestina. Mahkamah Agung Israel pada awal Januari lalu telah menolak banding terakhir dari puluhan keluarga Palestina di Batn al-Hawa, menegaskan ancaman penggusuran yang membayangi mereka.
Menurut kelompok hak asasi Ir Amim, kasus-kasus penggusuran ini didasarkan pada undang-undang diskriminatif Israel tahun 1970. Undang-undang tersebut secara eksklusif memberikan hak kepada Yahudi untuk mengklaim kembali properti yang diduga mereka miliki sebelum tahun 1948, namun menolak hak serupa bagi warga Palestina. Praktik ini dinilai sebagai upaya sistematis Israel untuk mengubah keseimbangan demografi di Yerusalem Timur.
Di tengah perang Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, juga menghadapi lonjakan kekerasan dari pemukim dan militer Israel. Data PBB mencatat, setidaknya 1.052 warga Palestina tewas akibat kekerasan di Tepi Barat sejak Oktober 2023 hingga Januari 2024. Puluhan ribu lainnya juga terpaksa mengungsi. Penggusuran di Yerusalem Timur ini menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia dan semakin memperparah ketegangan di kawasan tersebut, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas.