Brussels, Al Jazeera – Pengadilan tertinggi Uni Eropa (UE) akhirnya memutuskan bahwa undang-undang amnesti bagi para aktivis dan mantan pejabat yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Catalonia tidak melanggar hukum UE. Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dan sekutunya dari partai separatis Catalan.
Dalam sidang yang digelar Kamis (31/10) waktu setempat, hakim menyatakan bahwa adopsi dan penerapan UU amnesti sepenuhnya merupakan kewenangan negara anggota UE. Artinya, Brussels tidak bisa mencampuri keputusan Madrid untuk memberikan pengampunan demi meredakan ketegangan politik dan mempercepat rekonsiliasi.
Keputusan ini membuka jalan bagi tokoh kunci gerakan kemerdekaan, Carles Puigdemont, yang kini berada di pengasingan, untuk kembali ke Spanyol tanpa takut ditangkap. Seperti diketahui, Puigdemont dan puluhan pemimpin lainnya menghadapi tuntutan pidana atas peran mereka dalam referendum kemerdekaan Catalonia tahun 2017 yang dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.
Undang-undang amnesti ini awalnya disahkan oleh parlemen Spanyol pada tahun 2024. Isinya menghapus catatan kriminal bagi ratusan pejabat dan aktivis yang terlibat dalam aksi separatis sejak 2011. Langkah ini merupakan imbalan dari PM Sanchez kepada partai-partai Catalan yang mendukungnya tetap berkuasa setelah pemilu 2023 yang alot.
Dampak dan Analisis: Putusan ini tidak hanya menyelamatkan koalisi politik Sanchez di parlemen, tetapi juga menegaskan bahwa hukum UE tidak menghalangi upaya rekonsiliasi politik di tingkat nasional. Namun, keputusan ini menuai kritik dari kelompok konservatif yang menilai amnesti justru melemahkan supremasi hukum dan memberi hadiah kepada pihak yang melanggar konstitusi.
Dari sisi geopolitik, keputusan ini bisa menjadi preseden bagi negara anggota UE lain yang menghadapi gerakan separatis. UE memberikan sinyal bahwa selama proses pengampunan dilakukan dalam kerangka hukum domestik dan untuk tujuan perdamaian, mereka tidak akan menghalangi. Pertanyaannya sekarang: apakah langkah ini benar-benar akan menyelesaikan krisis politik di Catalonia, atau justru memicu gelombang tuntutan baru dari kelompok pro-kemerdekaan?