Budapest, Hongaria - Parlemen Hongaria resmi mengamendemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal delapan tahun. Langkah ini merupakan janji kampanye partai pemenang pemilu, Tisza, yang dipimpin Péter Magyar, untuk memastikan Viktor Orbán tidak kembali berkuasa.
Orbán memimpin Hongaria selama 16 tahun tanpa jeda hingga partainya, Fidesz, terguling pada April lalu. Kekalahan telak itu memberikan kursi super-mayoritas dua pertiga bagi Tisza, yang memungkinkan mereka mengubah konstitusi kapan saja.
Aturan baru ini menyatakan bahwa tidak ada perdana menteri sejak 1990 yang boleh menjabat lebih dari dua periode, meskipun masa jabatannya terpisah oleh waktu. Artinya, Orbán yang sudah menjabat tiga periode secara otomatis gugur untuk maju lagi.
Fidesz menentang keras amendemen ini. Orbán sendiri menyebutnya sebagai 'hukum Orbán' yang sengaja dibuat untuk menyingkirkannya. 'Hanya dalam sebulan berkuasa, mereka sudah bermimpi delapan tahun ke depan,' sindirnya di Facebook.
Amendemen ini juga membubarkan lembaga 'Perlindungan Kedaulatan' bentukan Orbán yang diawaki loyalis, serta mencabut dana negara untuk yayasan publik yang terkait Fidesz, seperti Mathias Corvinus Collegium (MCC). Aset negara yang sebelumnya dialihkan ke yayasan akan dikembalikan ke kas negara.
Analisis Dampak: Langkah ini menandai era baru politik Hongaria setelah 16 tahun di bawah bayang-bayang Orbán. Selain menyegel kekalahan Orbán, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bagi investor dan Uni Eropa bahwa Hongaria serius memberantas korupsi. Sebelumnya, Uni Eropa menahan miliaran euro dana karena kekhawatiran atas aturan hukum dan korupsi. Pekan lalu, Brussels baru saja mencairkan €16,4 miliar setelah Tisza berjanji melakukan reformasi antikorupsi.