Kabar mengejutkan datang dari Peru. Kepala Kongres Peru, Fernando Rospigliosi, baru-baru ini mengumumkan akan segera menggelar sidang pleno khusus. Agendanya? Membahas potensi pemberhentian atau pemakzulan Presiden Jose Jeri, yang baru empat bulan menduduki kursi kepresidenan interim. Sidang krusial ini dijadwalkan berlangsung pada pagi hari tanggal 17 Februari, menambah babak baru dalam drama politik yang tak kunjung usai di negara Amerika Latin itu.
Masa jabatan Jeri memang singkat, namun sudah tergulir dalam pusaran skandal. Sejak menjabat Oktober lalu, setelah pendahulunya, Dina Boluarte, dimakzulkan dengan tuduhan "ketidakmampuan moral permanen" (Boluarte sendiri menggantikan Pedro Castillo yang juga dilengserkan karena percobaan kudeta), Jeri kini menghadapi tuduhan serius. Berbagai isu suap dan perdagangan pengaruh menimpanya, terutama terkait skandal yang akrab disebut "Chifagate".
Skandal ini mencuat setelah media lokal merilis rekaman video. Dalam rekaman itu, Jeri terlihat tiba larut malam di sebuah restoran untuk bertemu dengan pengusaha Tiongkok, Zhihua Yang. Pengusaha ini sebelumnya mendapat izin pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Yang jadi sorotan, pertemuan penting itu tak tercatat dalam agenda resmi kepresidenan, dan Jeri tertangkap kamera mengenakan pakaian berkerudung yang membuatnya sulit dikenali— menimbulkan pertanyaan apakah itu sengaja sebagai penyamaran.
Tak hanya itu, ada pula dugaan Jeri bertemu pengusaha Tiongkok lainnya, Jiwu Xiaodong, yang dikabarkan sedang dalam status tahanan rumah terkait aktivitas ilegal. Jeri sendiri menepis tuduhan ini, menyatakan beberapa pertemuan di luar agenda itu hanyalah bagian dari persiapan acara persahabatan Tiongkok-Peru atau sekadar perjalanan belanja makanan ringan. Meski membantah melakukan kesalahan atau hal ilegal, ia mengakui pertemuan-pertemuan itu adalah "kesalahan".
Namun, para kritikus tetap menuduh Jeri menyalahgunakan posisinya untuk memperdagangkan pengaruh dalam interaksi yang tidak terdaftar ini. Tuduhan serupa juga muncul awal bulan ini, terkait dugaan perekrutan tidak wajar beberapa staf perempuan dan kontrak-kontrak yang diberikan sebagai bukti suap.
Polemik ini semakin memanaskan suasana politik di Peru yang memang dikenal rawan gejolak. Dalam satu dekade terakhir saja, negara ini sudah mengalami delapan kali pergantian presiden, dengan banyak di antaranya yang dimakzulkan atau mundur sebelum masa jabatan berakhir. Sidang pemakzulan Jeri, yang juga sudah mengumumkan tidak akan maju kembali dalam pemilihan umum 12 April mendatang, tentu akan sangat menentukan arah politik Peru ke depan.