Madrid, Spanyol – Setelah hampir tujuh tahun hidup dalam pengasingan, mantan pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, akhirnya bisa bernapas lega. Mahkamah Konstitusi Spanyol baru saja mengesahkan undang-undang amnesti yang mencakup tuduhan penggelapan dana terhadap politikus tersebut. Keputusan ini langsung disusul dengan dicabutnya surat perintah penangkapan Puigdemont oleh hakim Mahkamah Agung pada Selasa lalu.
Ini menjadi titik balik dramatis bagi Puigdemont yang melarikan diri ke Belgia pada 2017 silam. Saat itu, ia nekat menggelar referendum kemerdekaan Catalonia yang dianggap ilegal oleh Madrid. Meski 90 persen pemilih mendukung pemisahan diri, upaya tersebut gagal dan berujung pada pelariannya. Selama bertahun-tahun, ia menghindari upaya ekstradisi, sementara rekan-rekan separtisnya banyak yang mendekam di penjara.
Partai Junts, yang dipimpin Puigdemont, menyambut gembira keputusan ini. Mereka menyebutnya sebagai kemenangan besar atas negara Spanyol. Namun, kepulangan Puigdemont bertepatan dengan situasi politik nasional yang memanas. Perdana Menteri Pedro Sanchez baru saja membubarkan parlemen dan menetapkan pemilihan umum dipercepat pada November mendatang.
Langkah ini diambil Sanchez setelah partai Junts menarik dukungannya, menyebabkan pemerintah kalah dalam dua voting penting terkait kebijakan perumahan. Meski begitu, Sanchez mengaku tidak menyesal memberikan amnesti dan menekankan pesan pentingnya adalah 'koeksistensi' atau hidup berdampingan antar warga Catalonia.
Analisis Dampak: Kepulangan Puigdemont bisa menjadi bumerang atau berkah bagi Sanchez. Di satu sisi, ini meredakan ketegangan di Catalonia. Namun, dengan pemilu yang semakin dekat, kehadiran Puigdemont bisa memicu drama politik baru. Partai oposisi konservatif (Partai Rakyat) saat ini memimpin survei, tetapi mungkin masih membutuhkan dukungan Junts untuk memerintah. Bagi masyarakat Spanyol, isu utama mereka sebenarnya bukan lagi kemerdekaan Catalonia, melainkan krisis perumahan yang mendesak.