Dua mantan pejabat tinggi FBI, Nikki Floris dan Bradley Benavides, resmi didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas tuduhan memberikan keterangan palsu kepada Kongres. Kasus ini berkaitan dengan penyelidikan mereka terhadap laptop Hunter Biden pada tahun 2020 silam. Keduanya menjalani sidang perdana di Washington DC pada Jumat lalu.
Kuasa hukum para terdakwa langsung mencurigai motif di balik dakwaan ini. Mereka menilai Departemen Kehakiman sengaja menghidupkan kembali skandal lama tersebut hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara midterm pada 3 November. Menurut pihak pembela, langkah ini sarat nuansa politik untuk memukul Partai Republik yang tengah berjuang merebut kendali Kongres dari tangan Demokrat.
Dalam pembelaannya, pengacara Floris menegaskan kliennya telah mengabdi sebagai perwira intelijen FBI selama hampir 20 tahun. Ia menyayangkan dakwaan yang dinilai dibangun di atas desas-desus politik, bukan fakta hukum yang kuat. "Bukan kebetulan pemerintah melayangkan tuduhan tak masuk akal ini bertahun-tahun kemudian, tepat di malam pemilu," ujar sang pengacara dalam pernyataannya.
Floris dan Benavides sebelumnya memimpin Satuan Tugas Intelijen Asing (FITF) di FBI. Dalam kesaksiannya di Kongres, keduanya menyatakan bahwa unit tersebut tidak terlibat dalam investigasi laptop Hunter Biden. Namun, jaksa federal menilai pernyataan itu bertentangan dengan pesan-pesan internal yang dikirim pada periode yang sama. Unit FITF sendiri diketahui dibubarkan setelah Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025.
Kasus laptop ini bermula pada Oktober 2020, ketika perangkat tersebut ditemukan di sebuah bengkel komputer di Delaware. Isinya sempat dilaporkan media konservatif dan memicu perdebatan sengit soal dugaan bisnis luar negeri Hunter Biden. Meski sempat dituding sebagai operasi disinformasi Rusia, FBI kemudian memverifikasi keaslian laptop tersebut. Ironisnya, meski laptop itu sempat dipakai untuk menjerat Hunter Biden dalam kasus pajak dan senjata, tidak ada bukti keterlibatan Joe Biden dalam bisnis putranya.
Analisis Dampak: Dakwaan ini menjadi ujian kredibilitas sistem hukum AS di mata publik menjelang pemilu. Bagi masyarakat, kasus ini menyoroti bahaya politisasi lembaga penegak hukum yang bisa mengikis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Sementara itu, Direktur FBI saat ini, Kash Patel, berjanji akan mengusut tuntas dugaan penyimpangan selama era Biden, meski para kritikus menilainya sebagai bentuk politisasi balik yang membahayakan netralitas birokrasi.