Ratusan warga Milan tumpah ruah ke jalanan, Sabtu lalu, melancarkan protes keras. Bukan soal kenaikan harga atau masalah lokal, tapi menolak kehadiran agen dari unit Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) dalam pengamanan Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026. Unjuk rasa di Piazza XXV Aprile ini—alun-alun yang punya makna historis pembebasan Italia dari fasisme Nazi—dihadiri berbagai kelompok, dari partai kiri, serikat buruh CGIL, hingga organisasi pelestari sejarah anti-fasis ANPI.
Meski ditegaskan bahwa agen ICE yang akan bertugas adalah dari divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) yang fokus pada kejahatan lintas batas—bukan dari unit Penegakan dan Penghapusan Operasi (ERO) yang kerap jadi sorotan atas tindakan keras imigrasi di AS—para demonstran tetap tak bergeming. Bagi mereka, kehadiran ICE, unit mana pun itu, adalah simbol dari 'fasisme yang merayap' dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka saksikan di Amerika, seperti insiden penembakan pengunjuk rasa di Minneapolis. 'ICE hanya untuk Spritz!' teriak salah satu spanduk, menyindir nama unit tersebut sekaligus merujuk pada minuman populer.
Penolakan ini bukan cuma datang dari warga. Walikota Milan, Giuseppe Sala, terang-terangan menyatakan agen-agen itu tidak diterima. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi dipanggil ke Parlemen untuk memberikan penjelasan. Situasi ini menunjukkan sensitivitas tinggi masyarakat Italia terhadap isu kedaulatan dan simbolisme. Sejarah panjang Italia dalam melawan fasisme membuat mereka sangat peka terhadap institusi yang dianggap melambangkan penindasan, terlepas dari fakta operasionalnya.
Kejadian ini juga menyoroti bagaimana persepsi publik global bisa jauh berbeda dengan niat sebuah negara. AS mungkin melihat pengiriman HSI sebagai langkah standar pengamanan, namun di mata sebagian warga Italia, itu adalah kehadiran simbolik yang tidak diinginkan. Ini menjadi PR besar bagi Amerika dalam menjaga citra mereka di kancah internasional, terutama menjelang perhelatan besar yang akan dihadiri pula oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.