Iraq kembali terperangkap dalam krisis politik yang berlarut-larut. Meski pemilihan umum sudah digelar November lalu, hingga kini belum ada pemerintahan baru yang terbentuk secara definitif. Pangkal masalahnya cukup kompleks, salah satunya adalah pencalonan kembali mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki oleh koalisi mayoritas parlemen. Namun, pilihan ini justru menuai penolakan keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sikap tegas Washington ini pun semakin memperuncing polarisasi politik di Negeri 1001 Malam itu.
Tapi, mengapa Washington begitu keras menolak kembalinya al-Maliki? Sejarah mencatat, masa kepemimpinan al-Maliki sebelumnya sering dikaitkan dengan kebijakan yang cenderung sektarian dan kedekatan dengan Iran, yang bertolak belakang dengan kepentingan AS untuk Iraq yang stabil dan berdaulat. Banyak pihak juga mengaitkan gejolak politik dan keamanan di bawah pemerintahannya kala itu sebagai salah satu faktor pendorong bangkitnya kelompok teroris. Walaupun sudah menarik sebagian besar pasukannya, AS masih memiliki kepentingan strategis besar di Iraq, mulai dari menjaga stabilitas regional, melanjutkan upaya kontra-terorisme, hingga membendung pengaruh Iran yang semakin meluas di kawasan.
Kemandekan politik ini tentu bukan kabar baik bagi rakyat Iraq. Tanpa pemerintahan yang efektif, penyediaan layanan publik esensial bisa terhambat parah, ekonomi sulit bergerak maju, dan potensi ketidakstabilan sosial semakin besar. Intervensi asing, meskipun kerap diklaim demi stabilitas, nyatanya justru bisa memperkeruh suasana dan menunda penyelesaian krisis internal yang mendesak di Iraq. Situasi ini menunjukkan betapa peliknya upaya membangun kembali stabilitas di negara yang kaya minyak namun selalu didera konflik politik dan kepentingan global ini.