Jepang dan Filipina makin gencar merapatkan barisan. Terbaru, kedua negara baru saja meneken dua kesepakatan pertahanan penting. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal kuat terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.
Salah satu perjanjian yang diteken di Manila adalah Perjanjian Akuisisi dan Lintas Layanan (ACSA). Isinya memungkinkan penyediaan amunisi, bahan bakar, makanan, dan pasokan lain secara bebas pajak saat pasukan mereka mengadakan latihan gabungan. Ini berarti logistik akan lebih mudah dan murah saat mereka berlatih bersama.
Tak hanya itu, Tokyo juga memberikan paket Bantuan Keamanan Resmi senilai 6 juta dolar AS. Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas penampungan kapal cepat berbadan kaku yang sebelumnya disumbangkan Jepang. Tujuannya jelas: mendongkrak kemampuan angkatan laut Filipina.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Sekretaris Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro di Manila. Sekretaris Lazaro menegaskan, kesepakatan ini akan "meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan militer bersama" mereka. Ia juga menyoroti pentingnya promosi aturan hukum, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, terutama di Laut Cina Selatan.
Motegi juga sepakat untuk terus "menentang upaya sepihak yang mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Selatan," sebuah sindiran jelas terhadap sikap Tiongkok, meski tak menyebut namanya secara langsung. Memang, hubungan Filipina dan Tiongkok sering tegang di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, meski putusan pengadilan internasional sudah menolak klaimnya.
Kerja sama ini bukan yang pertama. Pertengahan 2024 lalu, keduanya sudah meneken Perjanjian Akses Timbal Balik (RAA) yang memungkinkan pengerahan pasukan untuk latihan tempur gabungan, termasuk latihan tembak langsung. Perjanjian itu berlaku efektif September.
Hubungan Jepang dan Tiongkok sendiri sudah lama diwarnai ketegangan sejarah dan teritorial. Namun, memburuk tajam setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengisyaratkan intervensi militer jika Tiongkok menyerang Taiwan. Pernyataan itu membuat Beijing murka. Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan menyebut "penyatuan kembali" Tiongkok dan Taiwan "tak terhentikan" dalam pidato Tahun Barunya, beberapa hari setelah militer Tiongkok menggelar latihan simulasi blokade Taiwan.