Kabar dari Republik Kongo cukup menyita perhatian. Presiden Denis Sassou Nguesso kembali terpilih untuk masa jabatan kelima, memperpanjang rekor kepemimpinannya yang kini nyaris mencapai 42 tahun. Politisi berusia 82 tahun ini disebut meraih 94,82 persen suara dalam pemilihan umum Minggu lalu, dengan tingkat partisipasi yang dilaporkan sebesar 84,65 persen.
Namun, di balik angka-angka tersebut, sejumlah kejanggalan membayangi. Banyak tempat pemungutan suara (TPS) di ibu kota Brazzaville justru terlihat sepi. Para analis dan diplomat memang sudah memprediksi kemenangan mudah Sassou Nguesso, mengingat ia bersaing dengan enam kandidat yang relatif kurang dikenal.
Yang lebih mengkhawatirkan, dua partai oposisi besar memilih memboikot pemilu karena dugaan praktik kecurangan. Bahkan, dua tokoh oposisi paling vokal, Jenderal Jean-Marie Michel Mokoko dan Andre Okombi Salissa, sudah mendekam di penjara selama hampir satu dekade. Seperti biasa, menjelang pemilu presiden, akses internet di Kongo kerap dimatikan dan lalu lintas di ibu kota dibatasi. Seorang guru di Brazzaville, Clarisse Massamba, bahkan berujar bahwa semua orang sudah tahu Sassou Nguesso akan menang dengan skor tinggi, sehingga pemutusan komunikasi dianggap tidak perlu.
Sepanjang masa kampanye, sang presiden petahana menjadi satu-satunya kandidat yang mampu berkeliling negeri untuk menarik simpati pemilih. Sementara itu, seorang aktivis hak asasi manusia Kongo, Joe Washington Ebina, melaporkan penangkapan aktivis, pembekuan beberapa partai oposisi, serta pengawasan ketat terhadap setiap perkumpulan publik menjelang hari-H pemilihan.
Sassou Nguesso sendiri bukan sosok baru di panggung politik Kongo. Ia pertama kali berkuasa pada 1979 hingga 1992. Setelah sempat lengser, ia kembali merebut kekuasaan pada 1997 pascaperang saudara selama empat bulan. Pada 2015, sebuah referendum konstitusi berhasil menghapus batasan usia dan masa jabatan presiden, membuka jalan baginya untuk terus maju.
Kekuasaan yang terlampau panjang ini menimbulkan pertanyaan besar. Meski kaya akan minyak dan mineral, Republik Kongo justru terjerat utang internasional yang fantastis, mencapai 94,5 persen dari PDB-nya menurut data Bank Dunia. Ini ironis, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah.
Dampak bagi masyarakat pun terasa nyata. Kemenangan tanpa oposisi yang kuat, pembatasan kebebasan berekspresi, penangkapan aktivis, dan pemenjaraan tokoh oposisi secara jelas menunjukkan menyempitnya ruang demokrasi. Kondisi ini bisa menghambat transisi kekuasaan yang damai dan partisipasi publik yang berarti di masa depan. Rakyat Kongo mungkin harus menghadapi kenyataan pahit: kemakmuran dari sumber daya alam besar tak lantas menjamin kebebasan dan kesejahteraan jika tata kelola pemerintahan tidak transparan dan akuntabel.