Misi pemantau pemilu dari Uni Eropa (EU) dengan tegas membantah tuduhan kecurangan yang beredar di Pilpres Kolombia. Dalam pernyataan resminya, Kepala Misi Pengamat Pemilu UE, Esteban Gonzalez Pons, menyebut putaran pertama pemilu pada Minggu lalu berlangsung 'transparan, tertib, dan lancar'. Ia bahkan memuji proses demokrasi di Kolombia sebagai 'pelajaran bagi dunia'.
Sebanyak 143 pengamat UE diterjunkan untuk memantau 591 tempat pemungutan suara (TPS). Hasil sementara menunjukkan calon pengacara sayap kanan, Abelardo de la Espriella, unggul tipis dengan 43,7 persen suara, mengalahkan senator sayap kiri Ivan Cepeda yang meraih 40,9 persen. Keduanya akan bertarung lagi di putaran kedua pada 21 Juni mendatang.
Namun, kekalahan tipis ini memicu reaksi keras dari Presiden petahana Gustavo Petro. Melalui media sosial, Petro menyatakan tidak menerima hasil hitung cepat dan menuduh ada kecurangan yang melibatkan perusahaan swasta. Ia mengklaim adanya penambahan 'ratusan ribu suara' secara ilegal. Tuduhan ini langsung dibalas oleh de la Espriella yang menuduh Petro berusaha mencuri demokrasi.
Menariknya, calon yang didukung Petro, Ivan Cepeda, justru bersikap berbeda. Awalnya bungkam, ia akhirnya mengakui tidak menemukan kejanggalan dalam proses pemilu. Sikap ini kontras dengan pernyataan keras Petro, menunjukkan adanya keretakan di kubu pendukung pemerintah. Meskipun Kolombia memiliki sejarah panjang soal tuduhan pembelian suara, misi UE menegaskan tidak menemukan bukti pelanggaran sistemik.
Analisis: Bantahan dari Uni Eropa ini menjadi tamparan keras bagi klaim Presiden Petro. Di satu sisi, ini memperkuat legitimasi kemenangan de la Espriella. Di sisi lain, tuduhan tanpa bukti dari seorang presiden justru bisa memicu ketidakpercayaan publik pada proses demokrasi. Dengan polarisasi yang semakin tajam, putaran kedua diprediksi akan berlangsung sangat sengit dan rawan disinformasi.