Washington, DC – Amerika Serikat dan Iran akhirnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) berisi 14 poin yang salah satu poin utamanya menyerukan penghentian permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Namun, dokumen ini justru memicu banyak pertanyaan karena tidak menyebutkan Israel sama sekali, padahal negara itu saat ini menduduki seperlima wilayah Lebanon dan melancarkan serangan sejak awal Maret.
Seorang pejabat AS membacakan isi MoU tersebut kepada wartawan, Rabu (waktu setempat), namun pihak Iran belum mengonfirmasi kebenaran versi AS. Kesepakatan ini seharusnya ditandatangani di Swiss, tetapi Presiden Donald Trump justru menandatanganinya di Versailles.
Analis menilai poin-poin dalam MoU ini masih abu-abu. Misalnya, meski menekankan integritas teritorial Lebanon, dokumen itu tidak menjelaskan bagaimana gencatan senjata akan diterapkan tanpa keterlibatan Israel dan Hizbullah sebagai pihak yang berperang. Iran juga tidak disebut harus berhenti mendanai kelompok proksinya di kawasan.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sudah menyatakan pasukan Israel tidak akan mundur dari Lebanon. Bahkan, Israel berencana memperpanjang pendudukan di zona keamanan Lebanon, Suriah, dan Gaza tanpa batas waktu. Sikap ini jelas bertolak belakang dengan semangat MoU AS-Iran.
Sebelumnya, Iran sudah menetapkan garis merah: gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset Iran di luar negeri adalah syarat mutlak. Trump sempat mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon pada 16 April lalu, setelah enam pekan pertempuran sengit dengan Hizbullah.
Dampak bagi Masyarakat: Ketidakjelasan MoU ini membuat warga Lebanon khususnya, dan kawasan Timur Tengah umumnya, masih hidup dalam ketidakpastian. Tanpa jaminan Israel mundur, ancaman serangan dan krisis kemanusiaan—yang sudah menewaskan 3.000 orang dan mengungsi lebih dari 1 juta jiwa—masih membayangi. Masyarakat internasional pun menunggu apakah Iran benar-benar bisa menekan pengaruhnya di lapangan tanpa kekuatan militer langsung.