Jakarta - Ketegangan antara Eritrea dan Ethiopia kembali memanas. Eritrea resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil 'tindakan pencegahan' setelah menuduh Ethiopia mendeklarasikan perang. Langkah ini diambil sehari setelah Ethiopia menuduh Eritrea melancarkan 'invasi habis-habisan' ke wilayah Tigray.
Dalam suratnya ke PBB, Menteri Luar Negeri Eritrea, Osman Saleh, menegaskan bahwa klaim Ethiopia tentang invasi Eritrea hanyalah alasan untuk membenarkan agresi. Eritrea mendesak PBB menggunakan Pasal VII Piagam PBB, yang memungkinkan tindakan mulai dari sanksi hingga intervensi militer. Sementara itu, Ethiopia bersikeras tindakan mereka adalah pembelaan diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB.
Konflik ini melibatkan aliansi tujuh kelompok bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed. Ethiopia mengklaim Eritrea mendukung kelompok pemberontak Tigray People's Liberation Front (TPLF). Situasi semakin rumit karena Ethiopia dilaporkan telah melakukan serangan drone terhadap pasukan Eritrea, dan pasukan Ethiopia dilaporkan telah merebut ibu kota Tigray, Mekelle.
Pengamat Horn of Africa, Faisal Roble, menilai kedua negara sedang bersiap untuk fase terakhir konflik terbuka. Menurutnya, surat-menyurat ke PBB hanya bentuk posturing untuk mencari dukungan internasional. Masyarakat internasional khawatir konflik ini dapat mendestabilisasi seluruh kawasan Tanduk Afrika.