Pemerintah India melalui Jammu and Kashmir Waqf Board kembali membuat kontroversi di wilayah sengketa Kashmir. Lembaga yang dipimpin Darakshan Andrabiāpolitisi dari partai Hindu nasionalis BJPāberencana mewajibkan khutbah Jumat seragam di seluruh masjid di Kashmir yang dikuasai India. Kebijakan ini langsung menuai kecaman keras dari para ulama dan politisi setempat yang menilai langkah tersebut sebagai intervensi tidak bertanggung jawab terhadap urusan keagamaan umat Muslim.
Dalam rapat yang melibatkan sekitar 1.500 ulama dan khatib akhir pekan lalu, Waqf Board menginstruksikan bahwa hanya khutbah yang telah disetujui komite khusus yang boleh dibacakan. Seorang ulama dari distrik Rajouri yang hadir secara virtual mengungkapkan bahwa mereka tidak diberi tahu siapa saja anggota komite tersebut. Ketika para ulama menyatakan keberatan karena khutbah berpotensi melanggar ajaran Islam, Andrabi disebut menolak keberatan mereka dan menyatakan keputusan sudah final setelah digodok selama empat tahun.
Andrabi membela kebijakan ini dengan alasan untuk mengatasi masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, dan menjamin tidak ada campur tangan pejabat pemerintah dalam penyusunan khutbah. Namun, kritikus menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah Modi untuk mengontrol ruang publik Muslim di Kashmir, terutama setelah pencabutan status otonomi khusus wilayah tersebut pada 2019.
Dampak bagi Masyarakat: Kebijakan ini berpotensi memperdalam ketegangan antara pemerintah India dan komunitas Muslim Kashmir yang sudah lama merasa terpinggirkan. Penyeragaman khutbah dapat membungkam suara kritis dari mimbar masjidāsalah satu ruang terakhir ekspresi keagamaan dan politik yang tersisa. Bagi umat Muslim Kashmir, ini bukan sekadar soal isi ceramah, melainkan simbol hilangnya kendali atas rumah ibadah mereka sendiri. Sementara itu, komunitas internasional perlu mencermati apakah langkah ini akan memicu gelombang protes baru di wilayah yang sudah empat dekade dilanda konflik.