Tepat sepuluh tahun lalu, dunia dibuat heboh dengan terkuaknya Panama Papers. Ini bukan sekadar kebocoran data biasa, melainkan pengungkapan skala besar jaringan finansial offshore yang dipakai para elit global untuk menyembunyikan kekayaan. Pada 3 April 2016, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung merilis lebih dari 11,5 juta dokumen rahasia.
Dokumen-dokumen ini berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Isinya beragam, mulai dari email, kontrak, hingga laporan rekening bank, semua menyingkap adanya jaringan perusahaan cangkang (shell companies) di surga pajak. Sebut saja British Virgin Islands, Bahama, atau Panama, menjadi lokasi favorit para orang kaya, politikus, dan tokoh publik dunia untuk menyimpan dan mengalirkan dana, jauh dari pantauan otoritas pajak.
Saking besarnya, lebih dari 350 jurnalis dari 80 negara bekerja secara rahasia selama setahun penuh. Mereka menganalisis data sebesar 2,6 terabita, sebuah kerja keras yang digambarkan salah satu jurnalis seperti 'mencari jarum dalam tumpukan jerami'. Hasilnya, sekitar 214.000 entitas terhubung dengan individu dan perusahaan di lebih dari 200 negara dan wilayah, dengan data yang mencakup periode 1970-2016.
Beberapa nama besar turut terseret, di antaranya mantan Presiden Argentina Mauricio Macri, mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, hingga mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson. Mereka disebut-sebut memiliki atau terkait dengan kepemilikan perusahaan cangkang di surga pajak.
Kebocoran Panama Papers ini bukan hanya sekadar berita heboh sesaat. Dampaknya terasa luas. Skandal ini berhasil membongkar tabir praktik penghindaran pajak dan pencucian uang global yang dilakukan para elit. Meskipun sudah satu dekade berlalu, gaungnya masih relevan. Kasus ini memicu desakan kuat untuk reformasi transparansi pajak di berbagai negara dan organisasi internasional. Banyak negara mulai memperketat regulasi dan pengawasan terhadap kepemilikan aset di luar negeri. Ini menjadi pengingat penting bahwa upaya memberantas praktik finansial gelap masih terus berlanjut, demi menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan akuntabel bagi semua.