Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menunjukkan klaim kendali yang kuat atas Venezuela, dengan langkah-langkah yang secara langsung menantang kedaulatan negara Amerika Selatan itu. Terbaru, Trump memerintahkan pembukaan kembali wilayah udara komersial Venezuela dan mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS akan segera memasuki negara tersebut.
Dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Kamis lalu, Trump dengan tegas menyatakan bahwa warga Amerika akan segera dapat mengunjungi Venezuela dengan aman, menegaskan bahwa negara itu kini “di bawah kendali yang sangat kuat” oleh AS. Keputusan ini secara efektif mengakhiri penutupan wilayah udara komersial Venezuela yang sudah berlangsung sejak insiden militer pada 3 Januari, sebuah operasi yang secara luas dipandang ilegal di bawah hukum internasional.
Serangan militer tersebut, yang didahului oleh penutupan wilayah udara, berujung pada penangkapan mantan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kini tengah menjalani persidangan di New York City atas tuduhan terkait narkotika. Maskapai American Airlines pun telah mengumumkan kesiapan mereka untuk kembali melayani penerbangan ke Venezuela setelah Trump meminta Departemen Transportasi untuk mencabut pembatasan sebelumnya, yang sempat berlaku sejak 2019.
Tidak hanya ruang udara, Trump juga mengklaim perusahaan-perusahaan minyak AS sedang bersiap masuk dan "mengintai lokasi" di Venezuela untuk proyek-proyek potensial. Langkah ini dilakukan di tengah prioritas pemerintahan Trump untuk menyelaraskan Venezuela dengan kepentingannya, bahkan dengan ancaman serangan militer lebih lanjut. Meskipun Gedung Putih menyatakan antusiasme perusahaan minyak, beberapa pihak di industri masih menyuarakan keberatan untuk berinvestasi di Venezuela karena ketidakpastian.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan Venezuela dan implikasi hukum internasional dari tindakan AS. Kendali AS atas aspek-aspek kunci seperti ruang udara dan sumber daya alam Venezuela berpotensi mengubah lanskap politik dan ekonomi negara itu secara drastis, serta memicu ketegangan geopolitik lebih lanjut di kawasan.