Wacana pembatasan bunga kartu kredit oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai polemik tajam. Bos bank raksasa JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sampai menyebut rencana ini bisa berujung pada "bencana ekonomi" jika benar-benar diterapkan Kongres.
Komentar pedas Dimon ini disampaikannya dalam forum bergengsi World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Rabu lalu. Ia menegaskan, pembatasan bunga kartu kredit maksimal 10 persen yang diusulkan Trump justru akan menghilangkan akses kredit bagi sekitar 80 persen warga Amerika. Padahal, bagi banyak orang, kartu kredit adalah 'dana cadangan' penting untuk kebutuhan darurat.
Trump sendiri berulang kali menyerukan Kongres untuk meloloskan aturan ini. Ia berargumen, pembatasan bunga hingga 10 persen per tahun dapat menyelamatkan peminjam sekitar $100 miliar per tahun, sekaligus membantu mereka menabung untuk uang muka rumah atau kebutuhan lain dengan mengurangi beban utang kartu kredit yang membengkak.
Pandangan Dimon ini juga diamini oleh Electronic Payments Coalition, sebuah kelompok dagang industri perbankan. Mereka memperingatkan, jika pembatasan bunga diterapkan, kartu kredit bagi pemegang dengan skor kredit di bawah 740 – yang jumlahnya mencapai 88 persen dari total pemegang kartu – bisa saja ditutup atau dibatasi. Bahkan, perusahaan kartu kredit mungkin harus mengurangi penawaran reward bagi mereka dengan skor FICO di bawah 760, atau membatasi pinjaman hanya untuk mereka yang skor kreditnya di atas 600.
Uniknya, ide pembatasan bunga kartu kredit ini sempat menciptakan kesepakatan langka antara dua kubu politik di Washington. Senator progresif Elizabeth Warren, yang merupakan anggota komite perbankan Senat, mengungkapkan bahwa Trump pernah menghubunginya untuk membahas potensi kerja sama terkait proposal ini. "Bagus, mari kita selesaikan," kata Warren saat itu.
Wacana Trump juga sejalan dengan RUU yang diajukan oleh Senator Bernie Sanders dari Vermont, yang juga mengusulkan batas bunga 10 persen. Namun, RUU Sanders ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang, hingga tahun 2031, dan hingga kini masih 'mengendap' di Kongres.
Di tengah semua perdebatan ini, popularitas Trump dalam penanganan ekonomi AS memang sedang menurun. Sebuah jajak pendapat Wall Street Journal menunjukkan 54 persen warga tidak setuju dengan kebijakan ekonominya, angka yang lebih tinggi lagi (63 persen) menurut survei CNN.
Dimon bahkan menantang. "Saya pikir kita harus mengujinya," ujarnya. "Pemerintah bisa melakukannya. Mereka harus memaksa semua bank untuk menerapkannya di dua negara bagian, Vermont dan Massachusetts [daerah pemilihan Sanders dan Warren], dan lihat apa yang terjadi."
Ia juga memprediksi, pihak yang paling menderita bukan perusahaan kartu kredit. "Justru restoran, peritel, perusahaan travel, sekolah, hingga pemerintah kota akan merugi, karena banyak orang akan kesulitan membayar tagihan air, tagihan ini dan itu," pungkas Dimon.