Gelombang demonstrasi kembali mengguncang Prancis. Pada akhir pekan lalu, sebanyak 410 ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri, dengan 110 ribu di antaranya memadati Paris. Aksi yang digerakkan oleh pelajar dan mahasiswa ini menuntut perbaikan fasilitas pendidikan serta masa depan yang lebih pasti di tengah lonjakan biaya hidup.
Kemarahan kaum muda ini dipicu oleh kondisi sekolah yang memprihatinkan. Banyak kelas kelebihan kapasitas hingga menampung 32-35 siswa, guru yang sering absen tanpa pengganti, serta bangunan sekolah yang rusak. Para guru pun ikut bergabung dalam aksi ini untuk memprotes gaji rendah yang jauh di bawah rata-rata negara Eropa lain seperti Jerman.
Ketegangan memuncak karena pemerintah berencana memangkas anggaran sebesar 54 miliar euro untuk tahun 2027. Kebijakan ini mencakup pembekuan gaji pegawai negeri, yang dikhawatirkan akan memperparah kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan yang sudah tinggi. Situasi ini menjadi tantangan berat bagi Presiden Emmanuel Macron, yang sejak 2018 sudah menghadapi gelombang protes serupa dari gerakan Rompi Kuning.
Dampaknya bagi masyarakat, aksi ini berpotensi melumpuhkan aktivitas publik dan memicu krisis politik yang lebih luas jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan. Bagi dunia internasional, ketidakstabilan di Prancis dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi zona Euro dan menjadi sorotan tentang bagaimana negara maju mengelola krisis anggaran di tengah tekanan global.