Raksasa energi Prancis, TotalEnergies, kembali menghidupkan proyek gas alam cair (LNG) senilai US$20 miliar di Mozambik. Proyek ambisius ini sempat tertunda sejak 2021 akibat kekerasan mematikan di wilayah tersebut, namun kini menghadapi gelombang kritik terkait dampak sosial dan lingkungannya.
Pengumuman resmi dimulainya kembali proyek ini disampaikan langsung oleh CEO TotalEnergies, Patrick Pouyanne, bersama Presiden Mozambik, Daniel Chapo, pada Kamis lalu. Seremonial tersebut berlangsung di dekat lokasi konstruksi Afungi, Provinsi Cabo Delgado, wilayah di timur laut Mozambik yang kaya gas alam.
Sebelumnya, proyek LNG yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di benua Afrika ini terpaksa dihentikan pada tahun 2021. Alasannya, kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata ISIS di wilayah tersebut meningkat drastis, menewaskan lebih dari 6.400 orang dalam delapan tahun terakhir. Peningkatan keamanan, terutama berkat penempatan tentara Rwanda di sekitar lokasi proyek, menjadi alasan utama TotalEnergies berani melanjutkan kembali operasionalnya.
Proyek ini diproyeksikan mampu memproduksi lebih dari 13 juta ton LNG setiap tahun dan diharapkan mulai beroperasi pada 2029. Menurut Presiden Chapo, pendapatan dari proyek ini bisa mencapai US$35 miliar bagi kas pemerintah Mozambik sepanjang masa operasionalnya, dari pajak, keuntungan minyak, dan kontribusi lainnya. Selain itu, Pouyanne menyebut proyek ini akan menciptakan hingga 7.000 lapangan kerja langsung bagi warga Mozambik selama konstruksi, dengan kontrak senilai lebih dari US$4 miliar dialokasikan untuk perusahaan lokal.
Namun, harapan ekonomi ini dibayangi oleh kecaman keras dari kelompok lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka menilai proyek ini hanya akan membawa sedikit manfaat bagi sebagian besar masyarakat Mozambik, yang pada tahun 2022, 80 persennya hidup di bawah garis kemiskinan US$3 per hari. Kelompok seperti Friends of the Earth bahkan menyebut proyek ini sebagai 'bom waktu karbon' yang berpotensi memicu dampak iklim besar, serta pemicu pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemenggalan, dan pengungsian massal di Cabo Delgado.
TotalEnergies sendiri kini menghadapi dua gugatan hukum di Prancis, termasuk investigasi pembunuhan tidak disengaja. Gugatan ini diajukan oleh para penyintas dan keluarga korban serangan tahun 2021, menuduh perusahaan gagal melindungi subkontraktornya. Selain itu, perusahaan juga digugat atas 'keterlibatan dalam kejahatan perang, penyiksaan, dan penghilangan paksa' oleh ECCHR, sebuah LSM Jerman. TotalEnergies dituduh mendanai dan mendukung langsung Satuan Tugas Gabungan militer Mozambik, yang dituding menahan, menyiksa, dan membunuh puluhan warga sipil di lokasi proyek gas TotalEnergies antara Juli hingga September 2021.