Gelombang demonstrasi besar yang berujung ricuh di Prancis memaksa pemerintah mengambil langkah tegas. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengumumkan bahwa pihak berwenang akan berkoordinasi dengan para wali kota untuk memberlakukan jam malam di wilayah yang dianggap rawan.
Kerusuhan ini dipicu oleh unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu lalu yang diikuti lebih dari setengah juta orang. Massa terdiri dari mahasiswa yang menuntut perbaikan kualitas pendidikan serta kelompok masyarakat yang memprotes mahalnya biaya hidup. Sayangnya, aksi damai tersebut berubah menjadi aksi penjarahan dan pembakaran di berbagai lokasi, dengan lebih dari 2.500 orang ditangkap oleh aparat.
Meski situasi pada Senin malam dilaporkan sudah kondusif tanpa insiden besar, pemerintah tetap memperketat pengawasan. Menteri Digital Anne Le Henanff dijadwalkan bertemu para bos media sosial untuk membahas penjualan barang hasil jarahan yang marak di platform online. Pemerintah meminta pihak platform untuk segera menghapus konten tersebut.
Analisis singkat: Situasi ini menjadi ujian berat bagi pemerintah menjelang pemilihan presiden tahun depan. Isu ekonomi dan pendidikan menjadi senjata ampuh bagi oposisi untuk menyerang kebijakan Presiden Emmanuel Macron, terutama dengan munculnya nama Marine Le Pen dan Jean-Luc Melenchon yang saat ini memimpin survei. Bagi masyarakat, imbauan untuk waspada dan pembatasan aktivitas malam hari kemungkinan akan segera berlaku di kota-kota besar.