Pemerintah koalisi Republik Ceko baru saja mengesahkan perubahan aturan pendanaan media publik yang memicu kontroversi besar. Dalam voting dini hari yang jarang terjadi, koalisi pemerintah meloloskan RUU tersebut ke tahap pembahasan komite, meski mendapat kecaman keras dari berbagai pihak yang menilai langkah ini akan mengancam independensi pers.
Inti dari perubahan ini adalah penghapusan biaya lisensi rumah tangga sebesar 205 crown (sekitar $9,45) dan menggantinya dengan pendanaan dari anggaran negara. Perdana Menteri populist Andrej Babis, yang memimpin koalisi bersama partai sayap kanan SPD, berdalih bahwa model pendanaan baru ini lebih adil bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan akan mendorong efisiensi operasional media.
Namun, rencana ini mendapat perlawanan sengit. Para karyawan media publik telah mengumumkan rencana mogok kerja pada 3 November mendatang. Mereka khawatir pendanaan dari anggaran negara akan membuat stasiun penyiaran rentan terhadap tekanan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Partai oposisi bahkan membandingkan kebijakan ini dengan reformasi media yang dilakukan mantan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, yang dianggap telah membungkam kebebasan pers.
Dampak finansialnya pun signifikan: proposal ini akan memangkas anggaran Czech Television dan Czech Radio sekitar 15 persen, dengan besaran nominal yang stagnan selama beberapa tahun ke depan. Padahal, Czech Television merupakan stasiun televisi paling populer di berbagai kelompok usia dan menjadi sumber berita paling dipercaya di negara tersebut. Babis membantah tuduhan bahwa pemerintahannya tengah melakukan 'perang' melawan media independen, namun gelombang protes publik dan aksi mogok jurnalis menunjukkan resistensi yang nyata terhadap kebijakan ini.