Parlemen Aljazair bergerak cepat merespons ketegangan di negara tetangga. Majelis Tinggi (Upper House) baru saja menyetujui pengerahan pasukan militer ke Niger dengan suara bulat. Keputusan ini menjadi langkah lanjutan setelah adanya pakta pertahanan terbaru antara kedua negara.
Sesuai amanat konstitusi, Presiden Abdelmadjid Tebboune memang berhak mengirim unit militer ke luar negeri, asalkan mendapat restu dua pertiga suara dari kedua kamar parlemen. Dewan Bangsa menggelar sidang darurat pada Minggu untuk membahas hal ini, sementara Majelis Rakyat Nasional (Lower House) dijadwalkan menggelar voting terpisah pada malam harinya.
Jika disetujui sepenuhnya, ini akan menjadi misi militer luar negeri pertama Aljazair sejak Perang Oktober 1973 melawan Israel. Fokus utama pengerahan pasukan kali ini adalah mengamankan fasilitas minyak di Niger. Langkah ini berawal dari kunjungan Menteri Pertahanan Niger, Jenderal Salifou Modi, ke Aljazair pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak meneken protokol kerja sama militer yang isinya masih dirahasiakan.
Sebelumnya, pada awal bulan ini, Presiden Tebboune mengonfirmasi bahwa Aljazair telah mengirim jet tempur ke Niger pada akhir Agustus untuk menggagalkan upaya kudeta di Ibu Kota Niamey. Kementerian Pertahanan Aljazair menyebut empat jet Sukhoi Su-30 dikerahkan atas permintaan otoritas Niger untuk mendukung tentara mereka menstabilkan keamanan negara.
Analisis Dampak: Langkah Aljazair ini menandai pergeseran besar dalam politik luar negeri mereka yang biasanya cenderung non-intervensi. Bagi masyarakat Nigeria dan regional Sahel, kehadiran militer Aljazair di Niger bisa menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan yang sedang dilanda krisis keamanan. Namun, keterlibatan langsung dalam mengamankan aset minyak juga memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik dengan kelompok bersenjata di sekitar fasilitas vital tersebut. Hubungan hangat kedua negara ini juga menjadi sinyal bahwa Aljazair ingin memperkuat pengaruhnya di Afrika Barat.