King Charles III akhirnya buka suara soal perdagangan budak transatlantik yang bikin dunia gempar. Dalam pidatonya di pembukaan Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) di Antigua dan Barbuda, raja Inggris itu mengaku merasa 'ngeri' dan menyesal sedalam-dalamnya. Menurutnya, praktik keji tersebut masih membayangi negara-negara Karibia hingga kini.
Meski begitu, Charles tak memberikan permintaan maaf resmi yang ditunggu banyak negara. Ia hanya menawarkan solusi lewat peningkatan akses pendidikan, investasi lapangan kerja, hingga penguatan kerja sama dagang antarnegara Commonwealth. Soal ganti rugi? Tidak ada angka atau komitmen finansial yang disebutkan.
Sikap ini langsung menuai kritik. Presiden Guyana, Mohamed Irfaan Ali, menegaskan bahwa permintaan maaf seharusnya jadi langkah berikutnya. Di luar venue, sekelompok pengunjuk rasa kecil membawa poster bertuliskan 'Akui kesalahan. Berkomitmen untuk memperbaiki.' Seorang warga Antigua, Shana Michelle, menyebut kemerdekaan secara teknis sudah ada, tapi secara mental masih terjajah.
Isu reparasi ini sebenarnya sudah hangat sejak KTT Commonwealth di Samoa 2024 lalu. Perdana Menteri Inggris saat ini, Andy Burnham, sempat menyatakan keterbukaan untuk permintaan maaf formal, tapi tetap menolak reparasi finansial. Ia justru mengusulkan program restrukturisasi utang untuk negara-negara miskin Commonwealth. Sementara itu, PM Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, menyindir keras: 'Tidak ada negara yang harus menggadaikan masa depannya hanya untuk bertahan hidup di masa kini.'
Analisis Dampak: Sikap setengah hati Kerajaan Inggris ini berpotensi memperlebar jurang hubungan dengan negara-negara Karibia dan Afrika. Di satu sisi, pidato Charles bisa jadi sinyal positif bahwa Inggris mulai mengakui sejarah kelamnya. Namun tanpa permintaan maaf resmi dan kompensasi nyata, tuntutan reparasi dari negara-negara bekas jajahan diprediksi bakal terus bergema dan menjadi agenda panas dalam setiap forum internasional.