PARIS - Pemerintah Prancis akhirnya mengambil langkah tegas dengan melarang sementara penggunaan granat kejut oleh polisi dalam aksi demonstrasi pelajar. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Laurent Nunez, pada Rabu waktu setempat, menyusul gelombang protes besar-besaran yang menuntut perbaikan sektor pendidikan.
Keputusan ini muncul setelah insiden memilukan yang memicu kemarahan publik. Seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangannya di Kota Lens setelah terkena tembakan granat kejut aparat. Sebelumnya, seorang siswa berusia 14 tahun juga mengalami luka parah hingga gigi-giginya copot akibat terkena granat gas air mata dari jarak dekat di Paris. Akibat insiden tersebut, seorang polisi telah didakwa pada Selasa lalu.
Tekanan terhadap pemerintah semakin kuat setelah ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota di Prancis. Mereka tidak hanya terdiri dari pelajar, tetapi juga orang tua, guru, dan pekerja serikat. Massa menuntut anggaran pendidikan yang lebih besar serta kondisi sekolah menengah yang lebih layak. Menanggapi krisis ini, Presiden Emmanuel Macron menggelar rapat darurat bersama Perdana Menteri Sebastien Lecornu dan menteri lainnya.
PM Lecornu dijadwalkan akan memberikan pidato publik mengenai situasi protes dan kondisi keuangan negara. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat situasi yang memanas: sejak protes dimulai akhir September, lebih dari 6.100 orang ditangkap, dengan mayoritas adalah anak di bawah umur. Sebanyak 1.800 orang sedang menghadapi proses hukum. Korban luka pun tidak sedikit, dengan 715 polisi dan 215 remaja dilaporkan terluka dalam bentrokan.
Meskipun pemerintah mengklaim gerakan ini telah dibajak oleh pihak luar dan berubah menjadi kekerasan urban, kelompok hak asasi manusia menuding aparat menggunakan kekuatan berlebihan terhadap anak-anak. Pelarangan granat kejut ini diharapkan mampu meredakan ketegangan yang telah berlangsung selama berpekan-pekan.