Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan terkait hubungannya dengan media. Kali ini, ia mengonfirmasi wacana untuk memindahkan puluhan jurnalis yang meliput Gedung Putih ke lokasi lain, bahkan mungkin keluar dari area kediaman eksekutif tersebut.
Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump membantah keras laporan yang menyebutnya berencana menghapus ruang konferensi pers (James S. Brady Press Briefing Room) demi mengembalikan kolam renang bersejarah di bawahnya. Ia menyebut laporan itu sebagai "Fake News" dan menegaskan tidak pernah terpikir melakukan hal bodoh tersebut.
Namun, Trump memberikan sinyal kuat bahwa ia memang berencana merelokasi para wartawan ke "lokasi yang tidak terlalu menyebalkan". Isu ini mencuat setelah The New York Times melaporkan bahwa Trump sempat mengusulkan ide tersebut kepada mantan Sekretaris Persnya, Karoline Leavitt, meski rencana itu tidak terealisasi selama masa jabatan Leavitt yang berakhir 27 Agustus lalu.
Wacana ini muncul di tengah ketegangan yang memanas antara Trump dan awak media. Sebelumnya, Trump sempat melarang jurnalis dari tiga media besar AS (CNN, MS NOW, dan POLITICO) masuk ke Gedung Putih. Langkah ini menuai kecaman karena dianggap melanggar Hak Amendemen Pertama. Seorang hakim federal AS memutuskan bahwa perintah tersebut kemungkinan besar inkonstitusional dan memaksa Gedung Putih memulihkan akses jurnalis, meski pemerintahan Trump terus melawan putusan itu.
Jika Trump melanjutkan rencana perubahan ruang pers ini, maka ini akan menjadi proyek kontroversial terbaru setelah sebelumnya ia merobohkan Sayap Timur Gedung Putih untuk membangun ballroom baru, memasang paving beton di halaman Rose Garden, dan membangun helipad di South Lawn. Laporan The Times juga menyebut Trump ingin menghidupkan kembali kolam renang indoor yang dibangun pada 1933 untuk Presiden Franklin D. Roosevelt, yang kemudian ditutup dengan lantai pada era Presiden Richard Nixon pada 1970-an untuk dijadikan ruang konferensi pers.
Analisis Dampak: Langkah ini berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah dan pers, memicu perdebatan baru soal kebebasan pers di AS, serta menimbulkan pertanyaan tentang transparansi informasi publik di masa depan.