Tensi memanas di Iran pasca-protes nasional bulan lalu. Perdebatan sengit muncul terkait jumlah korban tewas, yang mana pemerintah Iran dan lembaga internasional punya data yang sangat berbeda, memicu kepedihan mendalam bagi keluarga korban.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Sabtu kemarin menuding 'teroris' sebagai penyebab utama kematian ribuan orang dalam operasi yang ia sebut sebagai 'operasi terorisme' baru-baru ini. Ia merilis daftar 3.117 korban, termasuk sekitar 200 personel keamanan, dan menantang siapa pun yang meragukan datanya untuk menunjukkan bukti. Sebelumnya, Araghchi juga sempat menyatakan bahwa 690 orang dalam daftar tersebut adalah 'teroris' yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat dan Israel.
Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut 32.000 orang tewas dalam protes tersebut, menggambarkan penderitaan rakyat Iran di bawah rezim teokrasi. Senada, Mai Sato, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Iran, memperkirakan lebih dari 20.000 warga sipil mungkin telah kehilangan nyawa. Informasi ini sangat terbatas karena pemblokiran internet parah yang diberlakukan negara.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, telah mendokumentasikan lebih dari 7.000 kematian dan sedang menyelidiki hampir 12.000 kasus lainnya. Sato termasuk di antara 30 pakar HAM internasional yang menyerukan pemerintah Iran untuk membuka data nasib puluhan ribu orang yang ditangkap, dihilangkan secara paksa, atau hilang, serta menghentikan hukuman mati terkait protes.
Para ahli menyoroti bahwa skala sebenarnya dari tindakan keras pemerintah sulit ditentukan, dan perbedaan angka ini hanya memperdalam penderitaan keluarga yang mencari orang tercinta. Mereka juga mengungkapkan bahwa sebagian besar korban tewas dan yang ditahan adalah 'rakyat biasa, termasuk anak-anak, dari berbagai latar belakang etnis dan agama,' serta para pengacara, profesional medis, jurnalis, seniman, dan pembela hak asasi manusia. Media pemerintah Iran juga dituduh sering menayangkan 'pengakuan paksa,' yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Situasi ini kian kompleks dengan ancaman perang yang membayangi Iran dan kawasan. Serbia menjadi negara terbaru yang meminta warganya untuk segera meninggalkan Iran, menunjukkan kekhawatiran global akan eskalasi konflik di sana.