Negosiasi iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, masih menemui jalan buntu setelah berlangsung semalaman. Sejumlah negara yang dipimpin Prancis dan Panama menolak draf kesepakatan karena tidak mencantumkan komitmen untuk mengurangi permintaan dunia terhadap bahan bakar fosil.
Menteri Lingkungan Panama, Juan Carlos Navarro, menegaskan pihaknya tidak akan menerima keputusan penutup yang sama sekali tidak menyebut minyak, gas, dan batu bara. Sikap itu diamini Menteri Transisi Ekologi Prancis, Monique Barbut, yang menyoroti banyaknya rujukan pada teknologi penangkap karbon sebagai celah bagi negara produsen fosil untuk terus membakar energi kotor.
Di sisi lain, Kelompok Afrika memperjuangkan tambahan dana adaptasi iklim. Mereka menegaskan tidak datang ke COP untuk meminta-minta, melainkan menuntut komitmen nyata dari negara kaya. Arab Saudi dan sejumlah produsen fosil disebut mendorong penghapusan frasa pengurangan bahan bakar fosil dari draf.
Untuk pertama kalinya, kesepakatan yang dikenal sebagai Antalya Accords mengakui bahwa target menahan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius telah gagal. Dunia kini masuk fase "overshoot", kondisi yang menurut para ilmuwan akan membuat jutaan orang lebih rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan panas ekstrem.
Menteri Perubahan Iklim Australia, Chris Bowen, yang memimpin negosiasi, berargumen bahwa KTT ini seharusnya fokus pada implementasi dan transisi ke energi bersih. Di luar forum COP, energi terbarukan justru tumbuh pesat. Sepanjang tahun ini, panel surya untuk pertama kalinya menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan permintaan energi global, melampaui minyak dan gas.
Analisis dampak: Kebuntuan ini berisiko melemahkan sinyal transisi energi ke pasar global dan investor. Bagi masyarakat, kegagalan mencantumkan fosil dalam kesepakatan berarti percepatan cuaca ekstrem, kenaikan harga pangan, dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir bisa berlanjut tanpa payung komitmen bersama. Di sisi lain, pertumbuhan pesat energi surya memberi harapan bahwa transisi bisa berjalan meski tanpa kesepakatan politik yang bulat.