Pemerintah militer Myanmar dilaporkan semakin agresif mengejar target wajib militer. Berdasarkan dokumen bocor yang dilihat BBC Burmese, otoritas di berbagai wilayah diperintahkan untuk memenuhi kuota perekrutan dengan segala cara, bahkan jika harus melanggar hak asasi manusia.
Dampaknya terasa sangat nyata di Hpa-An, ibu kota Negara Bagian Karen. Warga muda usia produktif kini hidup dalam ketakutan. Mereka yang nekat keluar rumah setelah gelap berisiko diculik atau ditangkap paksa oleh aparat berpakaian preman dan pendukung junta.
Seorang pengemudi tuk-tuk berusia 26 tahun, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku harus tetap bekerja meski was-was. Ia selalu diingatkan keluarganya untuk tidak mengantar penumpang terlalu jauh dan berhati-hati terhadap siapa pun yang naik ke kendaraannya. "Banyak orang panik dan ketakutan. Beberapa orang yang saya kenal telah diambil," ujarnya.
Sejak kudeta Februari 2021, Myanmar memang terjerumus dalam perang saudara yang berdarah. Setelah mengalami kekalahan berturut-turut dan meningkatnya desersi, junta memberlakukan undang-undang wajib militer pada awal 2024. Aturan ini mewajibkan pria usia 18-35 tahun dan wanita 18-27 tahun untuk mengabdi setidaknya dua tahun. Menolak berarti siap-siap mendekam di penjara hingga lima tahun.
Menurut Maj Naung Yoe dari Myanmar Defense and Security Institute (MDSI), kebijakan ini adalah salah satu tindakan paling represif terhadap warga sipil. Sejak awal 2024, diperkirakan 100.000 pemuda telah dikerahkan, banyak di antaranya melalui pemaksaan, pemerasan, dan penculikan.