Washington, DC - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya angkat bicara soal kontroversi iklan televisi yang menggunakan dana pajak rakyat. Melalui unggahan di media sosialnya pada Senin lalu, Trump menyatakan bahwa ia akan menghentikan penggunaan uang federal untuk kampanye iklan bergaya politis tersebut.
Sebelumnya, langkah ini menuai kecaman keras dari para pakar etika dan anggota parlemen dari kedua partai. Mereka menilai tiga iklan yang disiarkan secara nasional itu sebagai penyalahgunaan wewenang. Iklan-iklan tersebut menelan biaya setidaknya 1,5 juta dolar AS dari kas negara dan sempat tayang menjelang pemilu sela November mendatang, bahkan muncul saat jeda pertandingan sepak bola akhir pekan lalu.
Dalam pembelaannya, Trump mengklaim iklan itu sebagai "promosi positif bagi Amerika Serikat yang Hebat". Meski begitu, ia memastikan biaya iklan selanjutnya tidak akan lagi membebani taxpayer, melainkan ditanggung sendiri olehnya atau melalui MAGA Inc., kas perang politiknya yang kabarnya telah mengumpulkan dana lebih dari 400 juta dolar AS hingga akhir Juli.
Isi iklan tersebut cukup kontroversial. Salah satunya menampilkan Trump yang mendeklarasikan bahwa "Amerika tidak akan pernah menjadi negara komunis", diiringi korus yang mengulang kata "cintai aku". Iklan lainnya menggabungkan gambar Gunung Rushmore dengan pujian Trump tentang "zaman keemasan Amerika".
Kritik datang dari Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang menyerukan investigasi independen. Ia menyebut praktik ini sebagai "penyalahgunaan dana publik yang mengejutkan dan pelanggaran kepercayaan publik". Sebelumnya, anggota parlemen dari Partai Demokrat mengungkap bahwa Gedung Putih mengalihkan 20 juta dolar AS dana Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk membiayai iklan ini.
Menariknya, Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC), Brendan Carr, yang merupakan kader Partai Republik pilihan Trump, menilai iklan tersebut wajar dan menolak permintaan investigasi. Keputusan Trump untuk beralih ke dana pribadi ini dianggap sebagai langkah mundur untuk meredam kritik menjelang pemilu.