Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan politik. Melalui platform Truth Social, ia memerintahkan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki lawan politiknya dari Partai Demokrat. Trump menuding mereka melakukan 'tindakan kriminal' dan 'pemerasan' terkait ancaman impeachment terhadap kabinetnya.
Langkah ini diambil Trump setelah Partai Demokrat berhasil menguasai kedua kamar Kongres dalam pemilihan midterm. Kemenangan tersebut membuka jalan bagi Demokrat untuk melakukan berbagai investigasi, mulai dari urusan keuangan keluarga Trump, badan imigrasi ICE, hingga penyelidikan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Jaksa Agung Todd Blanche.
Trump mengeklaim tanpa bukti bahwa Demokrat telah mengintimidasi para donor dan pejabatnya. Ia bahkan menyebut Senator Michigan, Elissa Slotkin, sebagai salah satu pihak yang melakukan ancaman. Sementara itu, anggota Kongres dari Demokrat, Robert Garcia, yang kemungkinan memimpin Komite Pengawasan House, merespons dengan seruan singkat di media sosial: 'LAWYER UP' (Siapkan Pengacara).
Analisis Dampak: Langkah Trump ini memperlihatkan eskalasi ketegangan politik yang sangat tinggi di AS. Penggunaan DOJ untuk menyelidiki lawan politik memicu kekhawatiran tentang independensi hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Bagi masyarakat, situasi ini bisa memicu polarisasi yang lebih dalam, di mana publik akan disuguhi pertarungan hukum antara Eksekutif dan Legislatif yang berimbas pada stabilitas kebijakan publik domestik.